Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia akan terus fokus menuntaskan masalah stunting (kekerdilan), meski saat ini berhadapan dengan keterbatasan akibat pandemi COVID-19.
"Kami tidak akan setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan ini (stunting). Segala daya upaya akan kami kerahkan untuk menurunkan angka stunting ke level 14 persen di Tahun 2024,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.
Penuntasan stunting penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan.
Saat ini, katanya, Indonesia terus mendorong konvergensi program penurunan jumlah stunting dari pusat hingga tingkat desa, agar bisa menyasar sasaran program rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK).
Suprayoga menuturkan modal SDM merupakan elemen yang sangat krusial dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih besar. Kualitas SDM yang terbangun dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dan daya saing negara.
Dalam "Global Forum Human Capital Project 2021" yang dihadiri 79 negara, Suprayoga mengatakan bahwa stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, penurunan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan di tingkat negara.
"Stunting harus segera diatasi. Apalagi mulai 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi tersebut. Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi itu," tuturnya.
Keseriusan Indonesia dalam menuntaskan stunting ditunjukkan melalui komitmen pimpinan nasional yang telah menetapkan bahwa prevalensi stunting untuk dapat diturunkan dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024, yang didukung peningkatan alokasi pendanaan yang terdesentralisasi ke daerah dan desa. Langkah itu ditujukan untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia hingga level desa.
Selain komitmen di tingkat nasional, kepala daerah menjadi motor bergulirnya program penurunan stunting yang menyasar keluarga 1.000 HPK. Saat ini, tercatat 358 dari 514 pemimpin daerah berkomitmen mempercepat program pencegahan stunting.
Menurut Suprayoga, investasi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam studi persepsi yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden didapati hasil bahwa 70 persen masyarakat menilai bahwa pencegahan stunting adalah hal utama yang perlu dilakukan.
"Penajaman program telah dan sedang dilakukan sehingga dukungan pelaksanaan program kepada daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah juga menjalankan programnya dengan inovatif dan serius,” ujarnya.
Pencegahan stunting difokuskan pada tiga poin penting, yakni sasaran penerima program yang sama, lokasi yang sama dan intervensi yang tajam dan konvergen.
Sementara itu, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terkait pengembangan modal manusia, khususnya dalam penanganan stunting.
Dia menuturkan Bank Dunia mendukung Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting di mana 23 Kementerian bekerja sama dalam melaksanakan berbagai program.
Bank Dunia juga mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat modal manusia Indonesia lebih lanjut.*
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2021
