Sumur resapan baru 0,2 persen, DKI dorong pengusaha berkontribusi

supaya lebih merata tidak dimonopoli oleh satu dua perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengusaha untuk turut berkontribusi dalam pembangunan sumur resapan di Ibu Kota karena realisasinya baru 0,2 persen dari total kebutuhan.

"Saat ini baru ada 3.876. Nanti harus pakai katalog elektronik. Kami akan usahakan mendorong semua pengusaha yang memiliki produk masukkan ke katalog elektronik," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Riza mengimbau apabila ada perusahaan yang memiliki kompetensi bisa memasukkan produknya ke dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menurutnya efektif agar pembangunan tak didominasi satu perusahaan saja.

"Supaya banyak pilihan, supaya lebih merata tidak dimonopoli oleh satu dua perusahaan," ujarnya.

Nantinya, politikus Gerindra ini memastikan akan memilih perusahaan yang dirasa mampu memenuhi target pembangunan. Sekali lagi, Riza mempersilahkan perusahaan menawarkan produknya.

"Silakan siapa saja pengusaha yang memiliki produk-produk terkait sumur resapan masukkan ke katalog elektronik, akan kami input. Kami proses sesuai dengan mekanisme dan aturan. Ada aturan sehingga nanti kami bisa memilih dengan banyak pilihan yang terbaik, yang murah, tentu yang berguna masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melaporkan hingga kini pihaknya telah membangun 3.964 sumur resapan yang masih jauh di bawah kebutuhan akan sumur resapan di DKI sebanyak 1,8 juta.

Namun, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengatakan 1,8 juta sumur resapan itu bukanlah target satu periode kepemimpinan.

Riza mengatakan program sumur resapan itu merupakan proyek jangka panjang karena pembuatannya memerlukan waktu.

"Sekarang ada 3.964 (sumur resapan yang sudah dibuat). Pertama, perlu kami jelaskan kembali, yang dimaksud Pak Gubernur 1,8 juta itu kebutuhan Jakarta, bukan harus dipenuhi dalam lima tahun atau dalam satu tahun, tidak mungkin, itu kebutuhan Jakarta," ujar Riza, Rabu (24/2).