KPPU dan KPK Harus Awasi Perebutan Blok Natuna

Jakarta (ANTARA News) - Perebutan pengelolaan Blok Natuna D-Alpha mulai mengarah kepada persaingan yang tidak sehat, sehingga komisi independen layaknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengawasi secara ketat proses seleksi terhadap investor asing yang akan bermitra dengan Pertamina.

"Kami mencium adanya persaingan tidak sehat dalam proses seleksi terhadap investor asing. Kami minta komisi independent seperti KPPU dan KPK mengamati secara seksama, siapa investor asing yang akan digandeng Pertamina," kata Muhamad Dong Ghanie, Direktur MAPIA (Masyarakat Pemantau Investasi Asing) di Jakarta, Selasa.

Ghanie mengatakan, kuatnya dugaan persaingan yang tidak sehat tersebut disebabkan adanya indikasi beberapa perusahaan minyak dan gas internasional melakukan kunjungan-kunjungan bisnis dengan pejabat Indonesia .

"Padahal, kasus yang menimpa ExxonMobil, belum sepenuhnya bisa diterima dengan baik, bahkan ExxonMobil mengisyaratkan akan melakukan upaya hukum ke lembaga internasional," katanya.

"Jika hal ini dilakukan, maka tentu saja bisa menyulitkan pemerintah, apalagi ada kemungkinan ExxonMobil juga akan melakukan upaya hukum kepada investor asing yang ingin mengelola Blok Natuna,"ujarnya.

Menurut dia, selain ExxonMobil setidak-tidaknya ada dua perusahaan perusahaan minyak dan gas asing yang cukup intens berhubungan dengan pejabat pemerintah RI, yaitu Shell dan StatOil. (*)