Upaya Pemrov Kepri pulihkan ekonomi di tengah pandemi

Tanjungpinang (ANTARA) - Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pernah berada di puncak kejayaan dengan pertumbuhan di angka 8,2 persen pada tahun 2012, atau melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat itu mencapai sekitar 6,2 persen.

Kala itu pencapaian ekonomi Kepri dielu-elukan oleh Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia.

Tapi itu cerita dulu. Kini, kondisinya berbanding terbalik, akibat pandemi COVID-19 ekonomi Kepri terpuruk.

Keadaan yang sama pun tidak hanya terjadi di Kepri, ekonomi Indonesia bahkan berbagai belahan negara di dunia turut terdampak COVID-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pertumbuhan ekonomi Kepri sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi 3,80 persen.

Angka tersebut sangat jauh menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 4,8 persen. Bahkan ekonomi Kepri jadi yang terendah se Pulau Sumatera.

Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri Tengku Said Arif Fardillah menyebut penyebab keterpurukan ekonomi Kepri selama 2020 adalah melemahnya kinerja sektor pariwisata dan industri pengolahan.

Dua sektor yang selama ini jadi andalan ekonomi Kepri itu terjun bebas. Penutupan akses keluar masuk wisman akibat pandemi membuat industri wisata Kepri amat terpuruk.

Tidak bisa dipungkiri, ekonomi daerah perbatasan Malaysia dan Singapura ini sangat ketergantungan dengan kunjungan wisman. Apalagi daerah itu menjadi pintu masuk terbesar kedua kunjungan wisman di Indonesia setelah Bali.

Sektor industri pengolahan pun demikian. Meski produksi tetap berjalan, namun pengiriman ke luar negeri terkendala pandemi.

"Ini resiko kalau daerah yang hanya mengandalkan pariwisata dan industri pengolahan untuk menopang ekonomi. Berbeda kalau daerah pertanian, pasti sedikit lebih kuat meski dihantam pandemi," kata Arif Fadillah.

Tantangan

Pemulihan ekonomi Kepri di masa pandemi COVID-19 jadi tantangan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad memastikan jajarannya ekstra kerja keras dalam menangani dampak COVID-19.

Dia mengupayakan bagaimana perekonomian akibat pandemi tetap menggeliat, tanpa mengesampingkan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Seluruh bupati/wali kota harus bekerja luar biasa. Sesuai instruksi Presiden Jokowidodo terkait penanganan pandemi ini.

Vaksinasi COVID-19 di awal tahun 2021 diharapkan jadi momentum pemulihan ekonomi.

Sejumlah program dalam rangka mendukung kebangkitan ekonomi Kepri telah disusun bersama stakeholder terkait.

Beberapa hal yang jadi prioritas ialah mendorong pemerintah pusat membuka akses turis ke Kepri, khususnya di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan) dan Batam.

Pihaknya menjamin kesiapan protokol kesehatan COVID-19 yang matang dan ketat untuk menyambut kedatangan wisman.

Program prioritas lainnya ialah menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri dengan berbagai relaksasi, seperti halnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Relaksasi investasi mendorong dampak bekerlanjutan untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pun Pemprov Kepri bakal memperbanyak program padat karya melalui APBD tahun 2021.

Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa labuh jangkar yang ditargetkan sebesar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.

Selain itu, Kepri juga punya potensi besar di Natuna yang merupakan salah satu 3 blok cadangan gas alam cair terbesar di Indonesia sebanyak lebih kirang 102 juta triliun kubik.

Inovasi

Kepala Daerah kabupaten/kota di Kepri mendukung penuh langkah pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Jokowidodo hingga Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Sejumlah inovasi dilakukan untuk memulihkan ekonomi, Pemerintah Kota Tanjungpinang misalnya, Wali Kota Rahma mendorong kegiatan ekonomi berbasis UMKM guna membangkitkan perekonomian yang tengah terpuruk.

Salah satunya membuat agenda kegiatan Bazar Juadah Nusantara yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Perhubungan, Sei Carang, Kota Tanjungpinang. Di mana puluhan pelaku UMKM berjualan aneka makanan khas Melayu yang dapat menggugah selera pengunjung.

Bazar tersebut berlangsung mulai Februari hingga Desember 2021, setiap akhir pekan pada Sabtu dan Minggu.

Kegiatan ini akan menjadi media promosi pelaku IKM agat produknya lebih dikenal luas oleh masyarakat.

Pemkot terus berupaya maksimal membangkitkan sektor IKM maupun UMKM. Selain menyediakan rak khusus di swalayan, juga mendorong pelaku IKM agar mengantongi izin perusahaan rumah tangga (PRT), sertifikat halal, dan BPOM.

Produk-produk yang dihasilkan pelaku IKM di Kota Tanjungpinang ini tidak kalah saing dengan produk yang sudah berlabel.

Bila syarat sudah dipenuhi, maka akan memberikan kepercayaan penuh kepada konsumen pada produk yang dihasilkan karena memiliki standar dan kualitas yang baik, sehingga memberi kesempatan untuk mengakses pasar lebih luas.

Peluang jualan pun akan semakin luas, tidak hanya di dalam daerah bahkan bisa ke luar daerah, yang terpenting wajib memperhatikan aspek kebersihan, layak, dan keamanan produk pangannya.

Setali tiga uang, Pemerintah Kabupaten Bintan di tahun 2021 fokus memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19 untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan fokus pemerintah pun akan disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Pelaksanaan strategi pembangunan itu salah satunya dengan mengurangi anggaran pembangunan infrastrukur.

Pemkab siap melakukan realokasi dan refocusing anggaran belanja ke beberapa sektor prioritas utama, yakni bidang kesehatan, bidang pendidikan serta pemberian stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha kecil.

Semua tentu, senantiasa berupaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, dan mengupayakan peningkatan pendapatan keluarga, salah satunya mendorong dunia usaha membuka lapangan pekerjaan.

Akibat pandemi ini, sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan di Bintan pada tahun 2020 akibat pandemi yang berimbas pada pendapat asli daerah (PAD).

Untuk itulah, diharapkan pada tahun 201 Pemkabharus lebih bijak dalam penggunaan anggaran daerah yang tentunya memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat kecil dibandingkan pembangunan infrastruktur. Semoga saja pandemi COVID-19 segera berakhir.