PGRI minta pemerintah siapkan prosedur vaksinasi guru secara jelas

yang terpenting saat ini pemerintah menyiapkan prosedur yang jelas dan jangan berebutan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi meminta pemerintah menyiapkan prosedur vaksinasi COVID-19 untuk guru secara jelas dan pendataan tidak hanya berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Apa yang terpenting saat ini, bagaimana pemerintah menyiapkan prosedur yang jelas dan jangan berebutan,” ujar Unifah dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Selain itu, pendataan vaksinasi guru tidak hanya berdasarkan data yang ada di Dapodik, tetapi berdasarkan data yang ada di lapangan. Pasalnya jika menggunakan Dapodik banyak data guru honorer yang belum masuk di dalamnya.

Baca juga: PGRI : Vaksinasi guru upaya percepat pembelajaran tatap muka

“Kalau menggunakan data yang ada di Dapodik banyak guru honorer yang belum masuk di dalamnya. Untuk itu perlu menggunakan data yang riil di lapangan,” jelas dia.

Unifah menjelaskan para guru sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi COVID-19. Oleh karenanya perlu pendataan yang jelas sehingga para guru tidak berebut dan bertanya-tanya bagaimana prosedur vaksinasi.

“Jangan sampai para guru ini tidak mendapatkan vakain karena sekarang posisinya terbalik dan guru-guru sangat berkeinginan untuk mendapatkan vaksin,” imbuh Unifah.

Baca juga: PGRI dorong guru dan siswa mendapatkan vaksinasi COVID-19

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memastikan bahwa program vaksinasi akan menyasar seluruh guru, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun honorer.

Vaksinasi itu akan diberikan kepada guru baik guru ASN dan juga honorer baik yang ada di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca juga: PGRI Kota Bogor usulkan guru divaksinasi sebelum dimulai PTM

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (GTK Dikmensus) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdibud), Yaswardi, mengatakan program vaksinasi dilakukan bekerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kita prioritaskan vaksinasi bagi guru sekolah jenjang rendah yakni PAUD, SD dan SMP, karena mereka yang kesulitan menjalankan pembelajaran secara daring,” kata Yaswardi.

Baca juga: Positif COVID-19 Jumat bertambah 8.232, sembuh tambah 7.261 orang