Banjarmasin (ANTARA) - Awal tahun 2021, terjadi fenomena alam yang menerpa masyarakat Kalimantan Selatan. Daerah berjuluk "Bumi Lambung Mangkurat" ini dilanda banjir yang hampir merata 13 kabupaten/kota, meski kondisi terparah hanya dialami beberapa tempat seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.
Terlepas apa penyebab luapan air bah yang hingga kini masih belum seluruhnya surut itu, dampak nyata telah dirasakan warga yang menalan kerugian bukan hanya materi seperti yang terjadi di Kecamatan Hantakan, Hulu Sungai Tengah.
Ratusan rumah warga hanyut disapu banjir bandang, termasuk tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Belum lagi ribuan rumah terdampak yang dialami warga di hampir merata di Kota Barabai dan sekitarnya, yang merupakan ibukota kabupaten.
Tidak sampai di situ, sebagian dari warga "Murakata" Barabai itu juga ada yang terpaksa kehilangan anggota keluarganya baik yang meninggal maupun hilang dan belum ditemukan rimbanya hingga kini.
Namun demikian, hikmah positif atas musibah dan bencana yang terjadi, sebagai entitas sosial, naluri kemanusiaan dan rasa ingin menolong terhadap sesama telah ditunjukkan sebagian besar "warga Banua".
Hal itu terlihat dari antusiasme mereka berjibaku membantu dalam berbagai bentuk, mulai dari penghimpunan dana, pemberian bahan makanan pokok, penyaluran pakaian layak, kebutuhan sanitasi hingga perlengkapan tempat tinggal darurat.
Sebulan lebih bencana banjir telah terjadi, meski belum seluruhnya selesai dari banjir, karena sebagian wilayah masih terjadi genangan air seperti di Kabupaten Tanah Laut, yakni Kecamatan Kurau dan sekitarnya.
Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, bahkan dari pantauan wilayah Kecamatan Mandastana genangan air masih merendam pemukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa, dan menurut penuturan warga setempat hal itu sudah berlangsung dua bulan terakhir.
Pemulihan (recovery) dilakukan sebagian warga, dengan kemampuan seadanya mereka memperbaiki tempat tinggal mereka untuk bisa ditempat secara darurat bersama anggota kaluarga yang selamat.
Namun, di tengah mental yang belum sepenuhnya pulih akibat trauma kejadian yang menimpanya, kini masyarakat dihadapkan dengan realita sulitnya memenuhi kebutuhan dasar mereka, salah satunya krisis gas elpiji atau Liquid Petrolium Gas (LPG) khususnya tabung 3 kg bersubsidi.
Langkanya sumber energi bagi masyarakat khususnya yang dikemas dalam tabung berwana hijau, atau akrab disebut "gas melon" terjadi di hampir seluruh wilayah Kalsel, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola hingga Kota Banjarmasin, tak terkecuali Kabupaten Kotabaru.
Umi Azzam, salah seorang warga di Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin mengaku sulit mendapatkan gas melon sudah sebulan terakhir, bukan hanya tabung 3 kg tapi juga untuk tabung 5,5 Kg.
"Kalaupun ada, harganya sudah sangat tinggi, seperti gas melon bisa mencapai Rp50 ribu per tabung, itupun barangnya ga semua warung atau pangkalan ada, saya sendiri belum pernah mendapati gas melon itu sehingga saya sekarang memakai gas yang kemasan sedang (5,5 Kg)," katanya seraya menyebut harga elpiji dengan tabung warna pink itu seharga Rp85 ribu.
Tak jauh berbeda kondisi di Kabupaten Kotabaru, hampir dipastikan terjadi antrean panjang warga yang hendak membeli gas melon di setiap pangkalan resmi, hal itu disebabkan langkanya elpiji tersebut di pasaran.
Menurut penuturan warga setempat, jika memang ada gas LPG tabung 3 kg, tapi harganya cukup mahal jauh dari harga eceran tertinggi di pangkalan.
Peran Pemda
Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis telah mendapatkan banyak aduan masyarakat, bahkan melalui lembaga swadaya masyarakat menyampampaikan surat agar pemerintah daerah bertindak dalam mengatasi permasalahan krisisnya barang yang menjadi kebutuhan pokok tersebut.
"Dari hasil koordinasi bersama instansi terkait diketahui, langkanya gas elpiji di pasaran karena tersendatnya distribusi dari Banjarmasin ke statisun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) di daerah," ungkap Syairi.
Karena diketahui, jalur utama di Kabupaten Tanah Laut yang menghubungkan ibukota provinsi dengan sejumlah kabupaten di wilayah utara Kalsel (Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru) putus akibat banjir yang melanda beberapa waktu lalu.
Sehingga suplay barang dan arus lalu lintas orang juga terhambat, meski telah dibuat jembatan darurat, namun hanya bisa dilewati kendaraan dengan kapasitas tertentu, sementara jenis mobil tangki dengan beban 10 ton keatas masih belum bisa.
Meski demikian, berbagai upaya terus dilakukan dalam memenuhi distribusi gas elpiji di antaranya melalui jalur Kalimantan Timur melalui Tanah Grogot menuju Kotabaru, walaupun dengan kapasitas terbatas.
"Selain itu, memang diakui langkanya elipiji di pasaran, sesuai laporan yang saya terima, diduga juga disebabkan adanya praktik pedagang atau pangkalan yang "nakal" dengan menaikkan harga jauh dari harga ketentuan," ujar Syairi.
Oleh karenanya, politisi PDIP ini mengaku telah mendisposisikan kepada komisi terkait untuk segera melakukan rapat dengar pendapat-RDP (hearing) dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Pertamina, SKPD, Hiswana termasuk perwakilan pangkalan dan LSM.
Sanksi pangakalan
Menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan di lapangan, Pertamina Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah telah memberikan sanksi tegas kepada 32 pangkalan LPG tabung 3 kg, karena terbukti melakukan pelanggaran terkait penyaluran gas elpiji bersubsidi.
Sales Area Manager PT. Pertamina Kalselteng, Drestanto Nandiwardhana, menjelaskan, sanksi dijatuhkan kepada pangkalan tersebut di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, periode September-Desember 2020.
"Sanksi yang diberikan mulai dari administrasi, penghentian distribusi hingga bisa pencabutan izin," katanya menegaskan.
Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan bertambah, karena saat ini Pertamina juga tengah mengumpulkan data dan melakukan verifikasi terhadap pedagang kaki lima atau usaha mikro kecil dan menengah terkait dugaan adanya pangkalan nakal.
Selama 2020 Pertamina telah mendistribusikan LPG tabung 3 kg sebanyak 2.532.440 tabung.
Mengantisipasi masih terjadinya penjualan LPG 3 kg bersubsidi di kios-kios, dan masih adanya pangkalan yang nakal, perlu dilakukan terobosan perbaikan sistem pendistribusiannya.
Misalnya, diterbitkannya kartu pengendalian yang dibagikan kepada keluarga miskin untuk mengambil gas elpiji di pangkalan, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Selama 2020 Pemko Banjarmasin telah mengeluarkan 36.654 kartu kendali yang dibagikan kepada keluarga miskin, dan 627 usaha mikro kecil dan menengah.
Bisa juga dengan melakukan reposisi terhadap pangkalan-pangkalan yang mendapatkan distribusi lebih, atau masih adanya keluarga miskin belum mendapatkan kuota elpiji bersubsidi.
Masih ada daerah atau kelurahan yang seharusnya mendapatkan kuota seribu tabung gas 3kg, tetapi kini baru mendapatkan kuota 800 tabung, dan itu sudah diperbaiki.
Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin, Doyo Pudjono, mengakui, masih adanya kios menjual gas elpiji tabung 3kg dengan harga diatas harga eceran tertinggi (HET).
"Memang perlu ada keseriusan semua pihak dalam mengatasi masalah distribusi dan ketersediaan gas elpiji tabung 3kg ini," kata Doyo.
Doyo bersama tim gabungan merencanakan untuk melakukan razia ke pangkalan-pangkalan, dan kios-kios yang menjual gas elpiji tabung 3kg.
"Kita akan melakukan BAP, sanksi tegas sebagai efek jera, kepada pemilik pangkalan yang nakal," tambahnya.
Reposisi atau perombakan kembali kuota gas LPG tabung 3 kg untuk pangkalan yang dianggap "gemuk" perlu dilakukan, atau penerapan secara ketat terhadap kartu kendali, meski semua kebijakan akan muncul dampak sebagai konsekuensi atau resiko.
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) H Saibani, menyambut baik rencana Pemerintah Kota Banjarmasin yang berencana melakukan razia di pangkalan dan kios-kios.
Stok LPG cukup
Pertamina menjamin pasokan gas LPG untuk wilayah Kalsel aman, pascabanjir yang melanda wilayah itu beberapa waktu lalu, dan masyarakat diimbau tidak panic buying atau aksi borong.
Executive General Manager Regional Kalimantan, Freddy Anwar,mengatakan kondisi infrastruktur yang rusak parah pascabanjir menyebabkan Pertamina tidak bisa menyalurkan melalui jalur seperti biasa.
"Kami menggunakan moda jalur sungai dengan menggunakan Landing Craft Tank (LCT) sebanyak dua unit sebagai alternatif untuk membawa tangki LPG dari Depot Mini LPG menuju SPBE yang ada di wilayah Kalsel selain bagian utara," ujarnya.
Sedangkan untuk Kalsel bagian utara tangki LPG melaju melalui Jalan Matraman yang sudah bisa dilintasi walau masih terkendala macet.
Mulai (17/1) hingga (21/2), total 258 unit tangki LPG yang sudah diangkut menggunakan LCT dengan total sebanyak 3.354 Metrik Ton.
Sejak Januari-Februari sudah sebanyak 4.154.080 tabung disalurkan kepada 98 agen LPG dan 3.876 pangkalan.
“Biaya sewa LCT ditanggung oleh Pertamina sepenuhnya, menghadapi kondisi seperti ini, kami akan selalu cari jalan keluar agar masyarakat tidak sulit mendapatkan LPG. Namun, kami selalu mengimbau agar masyarakat membeli di pangkalan resmi Pertamina bukan ke pengecer," terang dia.
"Di pangkalan, harga sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemda setempat dan jelas kualitasnya. Kemudian, masyarakat juga tidak perlu melakukan panic buying” Tambah Freddy.
Upaya lainnya yaitu dengan penambahan jumlah armada tangki LPG untuk mempercepat penyaluran ke SPBE. Armada tambahan tersebut didatangkan dari Kalimantan Tengah.
Tidak hanya itu, waktu operasional SPBE ditambah dengan tetap beroperasi pada hari Minggu untuk mengawal ketat bahwa LPG dapat disalurkan dengan cepat.
Freddy menjelaskan langkah melakukan operasi pasar di seluruh kelurahan di Kalimantan Selatan juga telah dilakukan bekerjasama dengan Disperindag setempat terutama pada kondisi banjir kemarin.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengawal penyaluran LPG sejak bencana banjir terjadi hingga saat ini. Aparat dan TNI yang membantu proses distribusi ke wilayah-wilayah yang tidak dapat dilalui melalui darat,” jelasnya.
Dari sisi tata kelola distribusi di masyarakat, sejak tahun 2020, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengimplementasikan kartu kendali untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan produk subsidi tersebut.
Sejauh ini pelaksanaan kartu kendali sangat efektif, namun perbaikan di beberapa hal perlu dilakukan berdasar evaluasi bersama agar lebih maksimal. Pertamina dan pemkot Banjarmasin terus berkomunikasi agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi.
“Kami berharap kartu kendali ini dapat diimplementasikan di semua daerah agar LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran.” harap Freddy.
Baca juga: Ubah jalur distribusi, Pertamina pastikan BBM dan LPG di Kalsel aman
Baca juga: Saat wabah COVID-19, Pertamina jamin Stok BBM Kalsel terjaga
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
