Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan program penanggulangan banjir seperti normalisasi, naturalisasi, sumur resapan, peningkatan pompa stasiun dan pompa "mobile", tetap berjalan setiap tahun.
Bahkan, kata Riza, Rabu malam, anggaran yang dikeluarkan DKI tidak kurang dari Rp851 miliar setiap tahunnya untuk penanggulangan banjir di Jakarta.
"Iya, semua setiap tahun program jalan. Normalisasi jalan, bahkan kami menganggarkan tidak kurang dari Rp 851 miliar," kata Riza.
Riza menjelaskan program pengendalian banjir Jakarta yang berjalan tidak hanya normalisasi, tetapi juga ada program naturalisasi, sumur resapan dan peningkatan jumlah pompa air.
"Bahkan juga program-program lain, di antaranya pengerukan sungai, kali, membuat waduk, situ, embung, melakukan pembuatan sodetan, termasuk membuat olakan-olakan," kata Riza.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, program yang dijalankan Pemprov DKI terbukti menurunkan jumlah pengungsi dan titik banjir pada banjir Sabtu (20/2) lalu.
Riza juga menjelaskan, khusus program normalisasi dan naturalisasi, Pemprov DKI tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaannya dan juga meyakini program pengendalian banjir tidak bisa dilakukan Pemprov DKI saja, melainkan butuh pelibatan semua pihak, termasuk wilayah sekitar Jakarta, seperti Depok dan Bogor.
"Selalu rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan daerah sekitar, tak pernah kami bekerja sendiri," kata Riza.
Baca juga: Wagub: Rotasi Kadis SDA hal biasa dan bukan alasan personal
Baca juga: BMKG minta masyarakat Jabodetabek-Jawa bagian barat siaga banjir
Selain itu, kata Riza, dalam penanganan banjir di Jakarta, pihaknya juga tetap melanjutkan pembebasan lahan di bantaran sungai dalam setiap tahun.
"Itu menjadi program yang memang terus dikerjakan setiap tahun. Anggaran setiap tahun ada pembebasan lahan. Kemarin ada, tahun ini ada. Tahun ini tidak kurang dari Rp1 triliun. Terus kita lakukan," kata Riza.
Untuk wilayahnya sendiri, Pemprov DKI menugaskan Dinas SDA untuk mengeksekusi pembebasan lahan pada titik-titik tempat yang memberikan kontribusi terbesar pada pengendalian banjir.
"Diatur nanti ada prioritas. Setiap tahun dilakukan bahkan gubernur selanjutnya, pemimpin selanjutnya harus melakukan pembebasan tanah tersebut," katanya.
Sebelumnya, Kadis Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyediakan dana untuk pembebasan lahan revitalisasi beberapa sungai. Dana tersebut sebanyak Rp1 triliun.
"Tahun lalu kan kita sudah melaksanakan sekitar, saya datanya saya ini dulu, ada Rp340 miliar yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan di Sunter dan tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp1 triliun untuk membebaskan kali-kali itu dengan waduk-waduk," kata Yusmada di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/2).
Yusmada menyampaikan beberapa program untuk mengendalikan banjir, salah satunya mengendalikan air hujan.
"Satu, kita harus mengendalikan air yang datang dari langit Jakarta, ini memang revitalisasi polder-polder air membangun polder baru. Kalau nggak salah ada 10 polder yang akan kita bangun," kata dia.
Selain itu, Pemprov DKI akan mengendalikan air dari hulu sungai ke waduk-waduk besar. Terkait antisipasi rob, Yusmada mengatakan Pemprov juga akan membangun tanggul pantai untuk mencegah air dari laut.
"Terus aliran dari hulu kita akan coba kendalikan debitnya melalui pembangunan waduk- waduk besar, Waduk Pondok Rangon, Brigif, Lebak Bulus itu air dari selatan. Dan yang dari arah rob kita akan bangun tanggul pantai, meneruskan yang (tahun) kemarin," katanya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
