Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar Wunna Maung Lwin di Thailand, Rabu, untuk membahas upaya penyelesaian krisis politik di negara itu.
Dalam pertemuan singkat yang dilakukan di Bandara Dong Mueang, Bangkok, Menlu Indonesia menyampaikan perhatian terhadap perkembangan situasi di Myanmar menyusul perebutan kekuasaan oleh militer terhadap pemerintah sipil dalam kudeta pada 1 Februari lalu.
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat (Myanmar) menjadi prioritas nomor satu, oleh karena itu kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah,” kata Menlu Retno mengenai pertemuannya yang juga disaksikan oleh Menlu Thailand tersebut.
Kepada menlu Myanmar, Retno juga menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif sehingga diperlukan sebuah kondisi yang kondusif, antara lain berupa dialog, rekonsiliasi, dan saling membangun kepercayaan diantara semua pihak.
Sebagai sesama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menegaskan pentingnya setiap negara, termasuk Myanmar, untuk menghormati prinsip-prinsip yang termuat dalam Piagam ASEAN, antara lain komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.
“Pesan ini terus disampaikan secara lantang dan jelas,” kata Menlu Retno.
Baca juga: Menteri Myanmar terbang ke Thailand untuk penyelesaian krisis
Dalam kesempatan itu, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada para tokoh politik yang ditahan setelah kudeta yang dilakukan militer Myanmar.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilihan umum menolak tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara yang dimenangi oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), November tahun lalu.
Tak lama setelah kudeta, Suu Kyi dan sejumlah tokoh partai NLD ditahan.
Junta telah menjanjikan pemilu baru, tetapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.
Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu dan pemogokan oleh banyak pegawai pemerintah di Myanmar. Unjuk rasa damai menentang kudeta militer itu direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan hingga menyebabkan korban jiwa.
Baca juga: Pertimbangkan situasi, Menlu RI tahan rencana kunjungan ke Myanmar
Baca juga: Pengamat: Pemerintah RI harus tegaskan ulang sikapnya terhadap Myanmar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2021
