Pemprov DKI dukung optimalisasi digitalisasi kawasan parkir

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung adanya optimalisasi proses digitalisasi kawasan parkir untuk memudahkan layanan kepada masyarakat serta mengamankan potensi penerimaan daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu dukungan digitalisasi kawasan parkir di ibukota itu telah dilakukan dalam bentuk aplikasi bernama Jakparkir yang saat ini dalam proses monitoring dan ujicoba.

"Dengan menggunakan aplikasi Jakparkir, pengguna jasa parkir dapat memesan slot satuan ruang parkir yang tersedia di ruas jalan yang akan dikunjungi," kata Ariza dalam webinar di Jakarta, Rabu.

Ia memastikan, melalui proses nontunai tersebut, pengelola bisa memastikan laporan yang diterima sesuai dengan jumlah kendaraan yang menggunakan lahan parkir sehingga potensi penerimaan pajak dari lahan parkir dapat terjaga.

Dari sisi transparansi, menurut dia, aplikasi yang sedang dalam proses ujicoba di Jalan Mangga Besar, Jalan Denpasar dan Jalan Boulevard Kelapa Gading ini lebih baik karena setiap laporan transaksi dapat tercatat dan bisa dipantau secara real time.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (Aspeparindo) Irfan Januar juga menyampaikan salah satu keunggulan pembayaran nontunai adalah mampu menekan adanya kebocoran sehingga pihaknya akan mendukung langkah digitalisasi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemangku kepentingan juga harus melakukan pembenahan dalam menerapkan pembayaran nontunai, yaitu adanya kerja sama antara pengelola dengan integrator dalam mengoneksikan sistem perusahaan dengan pihak bank.

"Karena menggunakan jasa integrator, kita harus membayar fee supaya sistem kita dengan bank terkoneksi. Alangkah baiknya dari pihak perbankan menyiapkan integratornya langsung. Sehingga, tidak banyak biaya kita yang terpotong," katanya.

Ia juga mengungkapkan saat ini pengelola parkir masih terbebani dengan biaya yang harus ditanggung dalam pengenaan tarif parkir seperti biaya integrator maupun potongan pajak.

"Margin kami kalau harus ditambah lagi dengan biaya charge dari bank serta biaya integrator, itu cukup memberatkan kita. Kalau bisa lebih dipermurah, sehingga pengelola parkir bisa menggalakkan pembayaran nontunai," ujar Irfan.

Selain itu, ia mengharapkan perbankan dapat mempercepat proses perpindahan dana dari pengguna jasa parkir yang menggunakan uang elektronik, karena selama ini dana parkir yang dibayarkan konsumen tidak langsung masuk ke rekening perusahaan, melainkan harus terlebih dulu masuk ke bank terkait.

"Yang jadi masalah, setiap bulan harus melakukan rekonsiliasi dan di tahap rekonsiliasi ini suka ada ketidakcocokan data. Saran kami, ketika konsumen melakukan pembayaran, dananya bisa langsung masuk ke rekening perusahaan. Intinya dipercepat," katanya.

Dalam kesempatan ini, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi mengatakan ada tiga bentuk dukungan yang bisa diberikan perbankan dalam mendukung digitalisasi perpakiran di Indonesia yaitu menjadi acquiring bank partner, pengelola cash management partner, dan business partner integrator.

Terkait peran sebagai acquiring bank bagi pengelola, Thomas mengatakan Bank Mandiri bisa menerima pembayaran dari berbagai macam metode pembayaran, mulai dari kartu uang elektronik Mandiri e-Money, pembayaran berbasis server seperti Link Aja, QRIS online/offline, hingga kartu debit dan kredit.

"Intinya, banyak sekali metode pembayaran yang bisa kita proses. Ini memberi keleluasaan bagi nasabah untuk memilih metode pembayaran," katanya.

Dalam cash management partner bagi pengelola parkir dan pemda, Thomas mengatakan Bank Mandiri menyediakan layanan manajemen kas untuk memenuhi kebutuhan collection dan payment bagi operator parkir yaitu settlement dana dan splitting fee transaksi parkir.

"Semuanya sudah otomatis dan by system. Sangat transparan dan data bisa kita sajikan secara akurat," katanya.

Sedangkan, sebagai business partner integrator, ia menambahkan, Bank Mandiri memiliki hubungan kemitraan yang kuat dengan retail merchant, e-commerce, fintech, property management dan developer, serta juga instansi/lembaga di pusat dan daerah, yang disinergikan dengan operator di industri perparkiran.