Filipina akan selidiki penggunaan vaksin COVID-19 ilegal

Kami sedang menyelidiki karena tidak baik mempelajari inokulasi yang tidak melalui prosedur yang tepat,

Manila (ANTARA) - Kementerian Kesehatan Filipina menyatakan pada Rabu akan menyelidiki penggunaan ilegal vaksin COVID-19, setelah seorang penasihat presiden mengaku menerima suntikan vaksin Sinopharm yang diselundupkan ke negara itu.

Ramon Tulfo, pembawa acara radio dan televisi selebriti dan utusan khusus untuk China, mengungkapkan di kolom surat kabar pada 20 Februari dan lagi dalam sebuah wawancara dengan One News bahwa ia menerima dosis pada bulan Oktober dari pasokan vaksin yang juga digunakan oleh petugas keamanan Presiden Rodrigo Duterte.

"Saya mendapatkan vaksin dari seorang teman yang menyelundupkannya ke negara ini," kata Tulfo kepada One News.

Berita bulan lalu tentang unit pengawal Duterte yang menerima vaksin, yang disebut-sebut tanpa sepengetahuan presiden, memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa dan pelanggaran hukum.

Beberapa pejabat pemerintah juga menerima suntikan Sinopharm, kata Tulfo, menambah spekulasi bahwa vaksin tersedia di pasar gelap.

Administrasi Makanan dan Obat (FDA) belum menyetujui penggunaan vaksin Sinopharm, sehingga menjadikan impor dan distribusinya ilegal. Sinopharm belum meminta izin penggunaan darurat di Filipina.

"Kami sedang menyelidiki karena tidak baik mempelajari inokulasi yang tidak melalui prosedur yang tepat," kata kepala FDA Rolando Enrique Domingo.

Wakil Menteri Kesehatan Filipina Rosario Vergeire mengatakan penerima vaksin tidak resmi juga bertanggung jawab.

Tulfo (74) mengatakan dia ingin menguji keefektifan vaksin tersebut saat dia mendaftar menjadi distributor.

"Saya tidak merasa bersalah tentang itu," ujar dia.

Filipina belum memulai imunisasi atau menerima vaksin COVID-19 apa pun yang telah disetujui untuk penggunaan darurat, meskipun memiliki jumlah kasus dan kematian tertinggi di Asia.

Sumber: Reuters