Sri Mulyani sebut defisit APBN Januari 2021 capai Rp45,7 triliun

Defisit Rp45,7 triliun atau 0,26 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp34,8 triliun mungkin tidak terlalu banyak berbeda karena Januari tahun lalu belum terjadi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Januari 2021 sebesar Rp45,7 triliun atau mencapai 0,26 persen.

Sri Mulyani menyatakan defisit yang dialami Indonesia sebesar 0,26 persen tersebut merupakan 4,5 persen terhadap APBN yakni 5,7 persen atau Rp1.006,4 triliun.

"Defisit Rp45,7 triliun atau 0,26 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp34,8 triliun mungkin tidak terlalu banyak berbeda karena Januari tahun lalu belum terjadi COVID-19,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menuturkan defisit 0,26 persen terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari sebesar Rp100,1 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp145,8 triliun.

Ia menjelaskan pendapatan negara Rp100,1 triliun itu terkontraksi 4,8 persen karena penerimaan pajak turun hingga 15,3 persen (yoy) yaitu dari Rp80,8 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp68,5 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp12,5 triliun atau 5,8 persen dari target Rp215 triliun mampu tumbuh 175,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp4,5 triliun.

Untuk PNBP yang pada Januari 2021 sebesar Rp19,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp298,2 triliun juga terkontraksi 2,9 persen dibanding Januari tahun lalu Rp19,7 triliun.

Di sisi lain, untuk realisasi belanja sebesar Rp145,8 triliun pada Januari 2021 telah tumbuh 4,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp139,9 triliun.

“Belanja APBN sebagai instrumen fiskal yang melakukan akselerasi pemulihan dan terlihat di dalam belanja yaitu semua tumbuh positif dibandingkan Januari tahun lalu,” tegasnya.

Realisasi belanja Rp145,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat Rp94,7 triliun atau 4,8 persen dari target sebesar Rp1.954,5 triliun dengan rincian belanja K/L Rp48 triliun dan belanja non K/L Rp46,6 triliun.

Tak hanya itu, peningkatan belanja turut ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp51,1 triliun atau 6,4 persen dari target Rp795,5 triliun. Realisasi TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah yang mencapai Rp50,3 triliun dan Dana Desa sebesar Rp0,8 triliun.