Koalisi Masyarakat dorong vaksinasi COVID-19 dengan prinsip ekuitas

Yang kita utamakan menekan tingkat kesakitan dan kematian akibat COVID-19 pada kelompok rentan

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial mendorong vaksinasi COVID-19 menerapkan prinsip ekuitas seperti yang diimbau oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan untuk vaksinasi mandiri dilakukan setelah kaum rentan mendapatkannya.

Senior Advisor on Gender and Youth WHO Diah Saminarsih dalam konferensi pers tentang tanggapan perihal wacana vaksinasi mandiri itu mengatakan bahwa WHO sebelumnya telah mendeklarasikan prinsip ekuitas atau kesempatan vaksinasi terhadap petugas kesehatan dan kaum rentan, menghindari penumpukan di kawasan tertentu agar semua negara mendapatkan vaksin.

"Potensi inequity sudah terbaca atau bisa dilihat, diobservasi terjadi sejak kita mulai berbicara soal vaksin," kata Diah dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan Sosial yang terdiri dari LaporCovid-19, CISDI, YLBHI, ICW, LBHM, Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), PSHK dan Transparency International, dipantau di Jakarta pada Minggu.

Menurutnya, sejak awal proses vaksinasi dimulai para ahli telah memprediksi adanya kesenjangan antarnegara yang mendorong WHO akhirnya membuat COVAX Facility untuk memastikan semua bantuan dapat diberikan kepada negara yang membutuhkan.

Prinsip ekuitas itu perlu diterapkan mengingat masih sedikitnya saat ini jumlah vaksin COVID-19 di seluruh dunia dan bahwa vaksin yang ada saat ini harus diberikan kepada kelompok populasi rentan.

Karena itu WHO mendorong negara-negara maju dapat berkontribusi lebih terhadap COVAX dan berbagi jika ada kelebihan dosis. WHO juga mendorong produsen vaksin berbagi pengetahuan agar dapat meningkatkan kemampuan manufaktur dan regulator mempercepat persetujuan darurat.

Mereka juga meminta otoritas kesehatan di setiap negara untuk bekerja sama dengan WHO untuk berinvestasi serta menyiapkan layanan kesehatan primer agar distribusi vaksin dapat lebih cepat terjadi dan membangun sistem data yang akurat untuk suplai vaksin.

Prinsip ekuitas itu juga menjadi alasan Koalisi Masyarakat Sipil berharap pemerintah menunda rencana vaksinasi mandiri tersebut, menurut Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda.

"Yang sekarang kita utamakan menekan tingkat kesakitan dan kematian akibat COVID-19 pada kelompok rentan untuk tujuan utama vaksinasi ini," kata Olivia.

Karena itu, CISDI melihat kebijakan vaksinasi mandiri terlalu prematur untuk dilakukan saat ini karena suplai yang masih terbatas secara global dan karena vaksinasi diharapkan dapat diberikan kepada yang masuk populasi rentan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

"Pemerintah bisa fokus untuk mengoptimalkan 3T dan 3M dan juga mungkin untuk bisa mengutamakan solidaritas global dan multilateralisme karena tidak ada negara yang akan aman kalau semua negara belum aman," tegasnya.