Pengadilan India perpanjang penahanan aktivis iklim atas protes petani

New Delhi (ANTARA) - Pengadilan di Delhi, India, pada Jumat (19/2) mengabulkan permohonan kepolisian untuk memperpanjang penahanan aktivis iklim Disha Ravi atas dugaan hasutan dalam aksi protes petani.

Ravi (22), bagian dari organisasi yang didirikan oleh aktivis iklim Swedia Greta Thunberg, hadir di persidangan setelah ditangkap di Bengaluru pekan lalu. Penangkapannya memunculkan kekhawatiran mengenai sikap otoritas terhadap perbedaan pendapat.

Polisi menuduh Ravi terlibat dalam membuat dan menyebarkan dokumen daring yang berisi seruan kepada para pengunjuk rasa.

Polisi menyebut dokumen tersebut menyulut kekerasan yang terjadi pada Hari Nasional India pada Januari, ketika para petani menyerbu lokasi bersejarah Benteng Merah di Delhi.

Pihak kepolisian telah mendaftarkan kasus Ravi dalam kasus penghasutan, yang berpotensi memenjarakannya seumur hidup.

“Pengadilan menjatuhkan tersangka, Disha Ravi, penahanan yudisial selama tiga hari,” ujar Hakim Akash Jain.

Ravi sendiri tidak mengatakan apa pun. Namun melalui pengacaranya, Siddarth Agarwal, ia membantah tuduhan itu dengan menyebut di persidangan bahwa polisi tidak mempunyai cukup bukti.

“Saya tidak bersalah, mohon mempertimbangkan hal ini,” kata Agarwal dalam persidangan, mewakili Ravi.

Para pengacara dan legislator senior mengkritik kasus penghasutan tersebut. Mereka mempertanyakan tuduhan kepolisian bahwa dokumen yang dimaksud memicu kekerasan.

Jumat malam (19/2), Greta Thunberg menyatakan dukungannya bagi Ravi melalui dua cuitan di Twitter.

“Kebebasan berpendapat dan hak berunjuk rasa secara damai serta berkumpul adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dinegosiasikan. Hal-hal ini harus menjadi bagian fundamental dalam demokrasi #StandWithDishaRavi,” tulis Thunberg.

Pengadilan Delhi dijadwalkan pada Sabtu menggelar persidangan permohonan bantahan Ravi.

Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah berupaya menghalau aksi protes petani yang berjalan berbulan-bulan untuk menentang tiga undang-undang baru, yang menghapuskan pasar besar pertanian yang telah sekian lama ada.

Pemerintah telah menawarkan penundaan undang-undang tersebut serta meringankan sejumlah ketentuan.

Namun, para petani ingin PM Modi membatalkan seluruhnya dan menyediakan dukungan dari segi hukum terkait harga minimal produk mereka.

Sumber: Reuters