Aria Bima: Tidak boleh ada monopoli untuk vaksin COVID-19

Solo (ANTARA) - Anggota DPR RI Aria Bima mengatakan tidak boleh ada monopoli untuk vaksin COVID-19, khususnya dari sisi pengadaan.

"Semua harus diberi ruang, tidak boleh ada monopoli. BUMN tidak boleh monopoli, swasta tidak boleh monopoli. Regulasi harus memberikan kesempatan yang sama untuk semua bisa mengakses vaksin," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu saat membagikan paket sembako kepada warga yang tinggal di Rumah Susun Semanggi Solo, Sabtu.

Ia mengatakan akses pengadaan vaksin ini juga jangan sampai dimonopoli oleh lingkaran yang dekat dengan kekuasaan, termasuk dengan kementerian.

"Semua dapat akses yang sama, aturan harus memberikan kesempatan yang sama, namun tetap dalam kontrol karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kontrol ini di antaranya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BUMN," katanya.

Bahkan, pihaknya mendorong kepada seluruh masyarakat baik dari dunia akademis maupun medis untuk terus mencari temuan dalam mengatasi penularan SARS-CoV-2, seperti belum lama ini UGM menciptakan GeNose C19.

"Semua berlomba-lomba memikirkan rakyat, berkaitan dengan mengatasi virusnya dan memperkecil penularan dan dampak ekonomi. Kami memberikan ruang, jangan sampai menutup partisipasi. DPR RI saya pimpin sendiri mengizinkan adanya vaksin mandiri, tetapi jangan profit oriented. Jangan ke kompetisi yang tidak adil," katanya.

Bahkan, menurut dia, vaksin mandiri juga penting sebagai alternatif lain bagi masyarakat.

"Karena terus terang itu juga mengurangi APBN yang harus dikeluarkan. Vaksin untuk rakyat, biarkan untuk yang lebih membutuhkan, vaksin bagi yang bisa membayar sendiri, ya, biar bayar sendiri," katanya.

Disinggung mengenai Vaksin Nusantara yang merupakan inisiasi mantan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Aria meminta seluruh pihak untuk menghargai temuan setiap anak bangsa.

"Kita hargai, hormati, jangan terus setiap ada temuan anak bangsa kita caci maki sendiri, apakah itu BUMN atau swasta, semua berlomba menunjukkan partisipasi publik. Saatnya berpikir untuk bangsa ini," katanya.

Menurut dia, kemandirian dalam segala aspek harus diperkuat termasuk terkait pengadaan vaksin COVID-19 ini.

"Tidak mudah beli bahan baku vaksin maupun beli vaksin, masing-masing sudah saling menegosiasikan antarnegara, sesuai kepentingan masing-masing," katanya.*