Indonesia bagian timur akan jadi prioritas untuk memperbaiki Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang ada saat ini.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan langkah taktis untuk mengintervensi daya ungkit struktur ekonomi masyarakat pembudi daya ikan selama masa pandemi, termasuk di Indonesia bagian timur.

"Indonesia bagian timur akan jadi prioritas untuk memperbaiki Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang ada saat ini," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, Jumat.

Slamet menuturkan dilihat dari sebaran wilayah, rata rata NTPi di Indonesia bagian timur relatif masih tertinggal jika dibanding wilayah lain di Indonesia bagian barat.

Baca juga: KKP: Pembudidaya ikan merasakan nilai tambah ekonomi

Padahal, lanjutnya, banyak provinsi di Indonesia bagian timur sebagai basis sumber daya. Dalam pengamatannya disparitas nilai tukar tersebut akibat tingkat inflasi yang berbeda beda di setiap daerah.

"Saya kira ini PR kita bagaimana usaha budidaya yang digeluti betul-betul efisien, sehingga ada nilai tambah ekonomi yang optimal dan pada ujungnya akan memberikan daya ungkit tinggi terhadap NTPi," katanya.

Ia menyatakan telah menugaskan sejumlah balai seperti Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, Sulawesi Utara, untuk memfasilitasi akses agar pembudi daya mampu meningkatkan efisiensi produksi, salah satunya dengan intervensi bantuan langsung.

Langkah taktis tersebut, menurut dia, salah satunya dengan terus mendorong program prioritas yang secara langsung punya daya ungkit terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi para pembudi daya ikan.

Baca juga: KKP ajak Jepang kerja sama kembangkan teknologi perikanan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP menegaskan intervensi ini dimaksudkan untuk memperkokoh struktur ekonomi pembudi daya yang masih riskan terhadap goncangan ekonomi akibat pandemi.

"Jadi selama pandemi ini kami akan konsisten terus mendorong berbagai stimulus langsung. Ini yang harus dilakukan secara cepat, tepat dan terukur. Di samping kami tetap akan pantau dan perbaiki dari hal rantai pasoknya," paparnya.

Sementara itu, Kepala BPBAT Tatelu, Fernando Jongguran memaparkan, dalam kurun waktu tahun 2020, BPBAT Tatelu telah menyalurkan bantuan budi daya ikan sistem bioflok sebanyak 60 paket yang tersebar di enam provinsi yakni masing-masing sebanyak 28 paket di Sulawesi Utara, 11 paket di Provinsi Sulawesi Barat, 10 paket di Provinsi Sulawesi Selatan, 4 paket di Provinsi Sulawesi Tengah, 4 paket di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 3 paket di Provinsi Gorontalo.

Untuk budi daya ikan hias, BPBAT Tatelu menyalurkan bantuan sebanyak 5 paket di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, bantuan budidaya ikan sistem minapadi, BPBAT Tatelu menyalurkan sebanyak 15 paket di Provinsi Sulawesi Utara.

"Penyaluran bantuan berupa sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19. Selain tentunya guna membantu ketercukupan masyarakat akan kebutuhan ikan untuk konsumsi. Intinya kami siap berada di tengah-tengah pembudi daya untuk menjamin berbagai kemudahan akses yang berkaitan dengan proses produksi, termasuk pendampingan teknologi," papar Fernando.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021