Mendorong produktivitas UMKM demi bangkitkan ekonomi

pemerintah pun mengambil beberapa langkah luar biasa dan kebijakan strategis yang diharapkan dapat menanggulangi dampak kelesuan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN

Kendari (ANTARA) - Hampir setahun, bencana non-alam pandemi Coronavirus disease atau COVID-19 terus membayang-bayangi manusia di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia khususnya di Kota Kendari ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

Akibat, sejak Maret 2020 beberapa sektor berdampak seperti kesehatan, pendidikan, sosial budaya termasuk pada sektor perekonomian.

Berbagai dampak ekonomi yang dirasakan akibat pandemi ini, antara lain terganggunya stabilitas ekonomi nasional dan daerah, yaitu melambatnya roda perputaran ekonomi masyarakat, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

Selain itu, meningkatnya harga barang kebutuhan pokok, banyaknya pekerja UKM atau karyawan swasta yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan rendahnya transaksi jual beli di berbagai sektor.

Menyikapi berbagai dampak tersebut, pemerintah pun mengambil beberapa langkah luar biasa dan kebijakan strategis yang diharapkan dapat menanggulangi dampak kelesuan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN.

PEN yang bertujuan memberikan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian bangsa kembali bergairah seperti sektor industri dan perdagangan yang mengalami kelesuan untuk kembali beroperasi sebagaimana mestinya.

Selain itu, PEN juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong seluruh pelaku usaha utamanya kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk dapat meningkatkan produktivitasnya yang pada gilirannya diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Upaya mendorong produktivitas pelaku UMKM kini dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) sehingga bisa bangkit di tengah wabah pandemi COVID-19 dalam menciptakan produk-produk yang unggul.

Bantuan stimulus

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa produktif, maka pemerintah memberikan bantuan stimulus dengan harapan bisa kembali bangkit meskipun di tengah COVID-19.

Sebanyak 12.428 pelaku UMKM di Kota Kendari yang terdampak pandemi COVID-19 telah menerima bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir memastikan bahwa penyaluran bantuan presiden produktif usaha mikro kecil berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

Bantuan stimulus bagi pelaku UMKM diberikan sebesar Rp2,4 juta per penerima setiap UMKM.

Sulkarnain mengaku sangat berhati-hati dalam mengajukan nama-nama penerima bantuan tersebut, sehingga dipastikan penerima bantuan adalah mereka yang membutuhkan atau pelaku UMKM yang terganggu usahanya akibat pandemi COVID-19.

Total yang diusulkan untuk mendapat bantuan tersebut sebanyak 16.191 pelaku UMKM, namun yang lolos verifikasi oleh pemerintah pusat sebanyak 12.428 pelaku UMKM.

Syarat penerima bantuan ini, merupakan UMKM yang sama sekali belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan.

Jika syarat utama terpenuhi, dan data telah tervalidasi maka bantuan akan dikirim langsung ke rekening penerima dalam satu kali transfer.

Bantuan itu, ditransfer langsung ke masing-masing rekening penerima manfaat melalui bank penyalur yakni BRI dan BNI.

Dana bantuan itu diperuntukkan membantu modal usaha bagi para pelaku UMKM sehingga bisa menggiatkan perekonomian.

Umumnya, UMKM yang mendapatkan modal akan digunakan untuk membuka usaha kembali setelah terhenti akibat adanya pandemi.

Mental bisnis

Selain bantuan modal usaha, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota itu juga diharapkan agar memiliki mental bisnis yang kuat sehingga mampu bertahan dan bangkit meskipun di tengah pandemi COVID-19.

Yang mahal dari sebuah bisnis itu adalah bukan apa usahanya, bagaimana bentuk usahanya dan sebesar apa usahanya, tetapi yang paling mahal dari bisnis itu adalah mental bisnis yang kokoh dalam jiwa setiap pelaku UMKM.

Dengan memiliki metal bisnis yang kuat maka para pelaku UMKM tidak akan mudah goyang dan akan selalu mampu untuk berinovasi dalam menciptakan produk yang memiliki daya saing sehingga usaha apapun yang dijalankan tidak akan meras kesulitn tetapi akan tumbuh dan maju.

Dalam mendukung UMKM agar bisa tumbuh di tahun 2021, maka pemerintah kota menyediakan izin yang mudah, kedua membuka akses permodalan, ketiga menjaga atmosfer bisnisnya agar tumbuh dan terus terjaga.

Hal itu penting, sehingga para pelaku UMKM bisa tumbuh berkembang tidak hanya dari mikro terus menjadi UMKM tetapi bisa menjadi pengusaha yang maju.

Founder Elfata Institute Abdul Rahman Farizi mengatakan empat hal yang dihadapi para pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara pertama akses permodalan, pengemasan, perizinan dan pemasaran.

Empat hal tersebut jika diatasi dengan baik maka tidak akan ada lagi hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Ia pun menggantung harapan besar agar UMKM di kota itu, dan secara umum di Sulawesi Tenggara di tahun 2021 sebagai tahun kebangkitan UMKM.

Namun untuk mencapainya dibutuhkan kebijakan, sinergi dan kolaborasi baik ditingkat pusat, provinsi hingga daerah harus harus berjalan dengan baik.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan UMKM adalah pilar utama perekonomian nasional pelaku usaha merupakan tumpuan harapan untuk menjadi penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, kelompok pelaku usaha ini sangatlah rentan dengan kegagalan karena berbagai faktor mulai dari permodalan, teknologi hingga pemasaran.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah itu telah memberikan perhatian yang besar terhadap pelaku UMKM.

Beberapa bentuk perhatian pemerintah yang menonjol, yaitu bantuan permodalan, bantuan keringanan kredit perbankan, pendidikan dan pelatihan hingga fasilitasi pemasaran dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Manfaatkan digitalisasi

Di masa pandemi saat ini, pemanfaatan digitalisasi dinilai merupakan langkah yang tepat baik dalam pemasaran produk maupun ketika ingin bertransaksi jual beli, guna menghindari ataupun mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, meluncurkan aplikasi "e-commerce KSPro" untuk mendukung para pelaku usaha kecil mikro dan menengah di daerah itu dalam memasarkan produk lewat digital.

Aplikasi tersebut sangat bermanfaat pada proses pemasaran produk di tengah pandemi COVID-19, dimana proses transaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen dibatasi.

Pelaku usaha diharapkan memanfaatkan fasilitas tersebut dan jeli melihat potensi usaha di Kota Kendari, di mana wilayah Sultra akan menjadi daerah di masa depan yang terkenal memiliki sumber daya biji nikel terbesar.

Lima sampai sepuluh tahun ke depan, pola konsumsi akan berubah, kendaraan yang digunakan akan berganti menjadi kendaraan dengan energi listrik terbarukan, di mana komponen utamanya adalah nikel.

Hadirnya teknologi membantu seseorang untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih luas serta kita bisa menginformasikan aktivitas bisnis kepada semua orang, terlebih lagi pemerintah telah berkomitmen untuk menggratiskan izin usaha bagi UMKM.

Kepala Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Internal BI Sultra Ahmadi Rahman mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 69 ribu merchant di provinsi tersebut bisa menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran selama 2021.

Berdasarkan data historis pemilik QRIS, program-program nasional elektronifikasi serta integrasi dan digitalisasi keuangan, ia melihat potensi digitalisasi Sultra sangat besar sehingga diperkirakan pengguna QRIS dapat tumbuh dua kali lipat dari tahun 2020.

Pemanfaatan metode pembayaran digital menggunakan QRIS memiliki banyak keunggulan dimana QRIS bisa menjadi ujung tombak dalam mendorong digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar semakin inklusif.

Saat ini, pelaku UMKM harus mampu bertransformasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Termasuk dari segi pemasaran dan pembayaran yang dituntut secara digital.

Masyarakat dituntut mengurangi interaksi secara langsung, sehingga kondisi pelaku bisnis diharapkan bisa beradaptasi dengan memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran guna mendukung usahanya.

Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan pandemi ini akan berakhir. Namun upaya pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian tersebut sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan termasuk program PEN.

Menyelamatkan UMKM menjadi hal yang sangat penting, karena sektor ini merupakan salah satu pilar penopang ekonomi nasional untuk bisa bangkit kembali setelah kelak pandemi ini berakhir.