"Pedoman tersebut nantinya akan dijadikan pegangan bagi para penyidik-penyidik Polri di lapangan saat menerima laporan," kata Kombes Ramadhan di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis.
Ramadhan menegaskan bahwa Kapolri meminta agar dalam kasus ITE yang menjadi pelapor haruslah korban, bukan orang lain.
Baca juga: DPR: Arahan Kapolri pelapor UU ITE harus korban demi keadilan rakyat
Selain itu penyidik juga diminta bersikap profesional, proporsional dan transparan dalam menerapkan pasal-pasal pidana saat menangani kasus pelanggaran UU ITE.
Kemudian khusus untuk kasus-kasus yang berpotensi konflik, maka penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas.
"Khusus kepada kasus-kasus terkait UU ITE, kasus-kasus ujaran kebencian, SARA, hoaks, yang berpotensi meresahkan masyarakat, sampai dengan berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau vertikal, maupun memecah belah bangsa, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas atau bersifat mutlak," katanya.
Baca juga: Anggota DPR: Pedoman Polri tangani kasus ITE harus jamin rasa keadilan
Sementara terkait pembentukan virtual police, pihaknya menegaskan virtual police akan melakukan edukasi terhadap masyarakat yang melakukan tindakan melanggar UU ITE.
"Virtual police akan melakukan tindakan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal-pasal sekian juga ancaman-ancaman apa yang terkait dengan UU ITE," katanya.
Ia menambahkan virtual police bertugas melakukan edukasi dan imbauan sebelum polisi siber melakukan tindakan hukum.
Baca juga: DPR: instruksi Kapolri terkait pelapor UU ITE bisa reduksi kegaduhan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
