Perkuat pengawasan perikanan, KKP terima hibah di Jambi

... Kiranya hibah yang diberikan oleh Pemda ini dapat difungsikan secara tepat guna ke depannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat hibah tanah dari pemerintah daerah di Provinsi Jambi untuk dibangun kantor unit pelaksana teknis (UPT) KKP guna memperkuat pengawasan sumber daya dan kualitas produk perikanan.

"Saya berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari semua pihak atas dukungannya memperkuat sektor ini baik dari segi teknis maupun nonteknis. Kiranya hibah yang diberikan oleh Pemda ini dapat difungsikan secara tepat guna ke depannya," kata Sekjen KKP Antam Novambar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan, hibah yang diterima meliputi 2.000 meter persegi lahan dari Pemkab Bungo untuk pembangunan kantor KIPM Bungo.

Kemudian lahan seluas 896 meter persegi dari Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk kantor Satuan PSDKP Tanjung Jabung Barat.

Sekjen KKP mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi KKP di wilayah Jambi.

Antam mengakui bahwa daerah berjuluk Bumi Melayu itu memiliki potensi kelautan dan perikanan yang menjanjikan sehingga keberadaan UPT memang diperlukan.

Ia pun meminta jajarannya untuk aktif menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan pemda dalam menjaga hingga mengelola sumber daya perikanan yang ada di wilayah Jambi.

Ditegaskannya, potensi yang ada harus bisa meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (BKIPM) Rina juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah atas dukungan yang diberikan kepada KKP.

Rina berkomitmen, BKIPM akan selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi Indonesia, termasuk Jambi dari hama maupun penyakit pada produk perikanan.

BKIPM juga, sambung Rina, mempermudah proses pengajuan sertifikasi kesehatan yang menjadi syarat ekspor produk perikanan. Langkah ini dalam rangka mendukung industri perikanan dalam negeri untuk terus tumbuh dan mendunia.

Di samping itu, baik Antam maupun Rina juga sama-sama memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian serta otoritas bandara Jambi dan Sumatera Selatan karena mendukung KKP memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2020 terdapat 23 kasus upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan.

"Kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus berjalan secara harmonis, sehingga bermanfaat untuk pengembangan dan pengawasan sumber daya alam di Provinsi Jambi," kata Antam.