Menhan harapkan laporan keuangan Kemhan/TNI peroleh predikat WTP

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengharapkan laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020 dapat mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Hasil kegiatan selama tahun 2020 yang dihadapkan dengan adanya 'refocusing' dan realokasi anggaran, dapat tersaji dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemhan dan TNI tahun 2020," kata Menhan Prabowo di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu.

Prabowo mengatakan hal itu saat memimpin acara entry meeting (taklimat awal) pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara oleh BPK RI.

Dalam acara itu, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Hendra Susanto menyerahkan surat tugas dan laporan hasil pemeriksaan (LHK) BPK RI kepada Menhan Prabowo.

Baca juga: Menhan: Tingkatkan kerja sama wujudkan pembangunan postur pertahanan
Baca juga: Menhan: Kerja sama pertahanan kawasan Samudera Hindia sangat penting
Baca juga: Menhan Prabowo sampaikan 9 kebijakan pertahanan dalam Rapim

Mantan Danjen Kopassus itu pun menekankan kepada Kasatker/Kasubsatker baik di lingkungan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, AL dan AU, untuk menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

"Sehingga, tim pemeriksa dapat menilai bahwa institusi Kemhan/TNI telah sesuai kriteria penyusunan laporan keuangan," ujar Prabowo dalam siaran persnya.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan Kementerian/Lembaga termasuk diantaranya adalah laporan keuangan Kemhan/TNI.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat sejauh mana laporan keuangan disusun dihadapkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern.

Setelah pelaksanaan entry meeting tersebut, Tim Pemeriksa BPK RI akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 di setiap unit organisasi.

Sementara itu Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto dalam sambutannya menjelaskan, bahwa taklimat awal atau entry meeting adalah salah satu bentuk komunikasi antara pemeriksa dan entitas agar tercipta kesamaan persepsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan pelaporan keuangan.