Kemarin, 30 sidang putusan perkara pilkada hingga kritik bukan radikal

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Selasa 16/2) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 hingga Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa memberikan kritik terhadap pemerintah bukan termasuk tindakan radikal selama kritik tersebut disampaikan sesuai koridor hukum.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

MK gelar sidang putusan untuk 30 perkara sengketa hasil pilkada

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 permohonan perselisihan hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini

Wapres: Ikut vaksinasi COVID-19 merupakan wujud pengamalan Pancasila

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dengan mengikuti program vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga.

Selengkapnya baca di sini

Panglima TNI: Prajurit harus hindari pelanggaran HAM

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan prajurit harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Selengkapnya baca di sini

Pemuka agama seruhkan akhiri konflik Intan Jaya

Pemuka agama yang menjabat Administratur Keuskupan Timika Pastor Marthen Kuayo Pr menyerukan semua pihak untuk mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

Selengkapnya baca di sini

Wapres: Selama tidak mengancam, mengkritik bukan tindakan radikal

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa memberikan kritik terhadap pemerintah bukan termasuk tindakan radikal selama kritik tersebut disampaikan sesuai koridor hukum dan tidak mengancam terjadinya perpecahan bangsa.

Selengkapnya baca di sini