Komisi IX DPR antusias dengan uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Komisi lX DPR RI merasa antusias dengan pemaparan uji klinis fase 1 vaksin asli buatan dalam negeri atau Vaksin Nusantara saat mengunjungi Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang, Jawa Tengah, Selasa.

Saking antusiasnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan seluruh anggota DPR RI yang hadir saat itu siap ditunjuk menjadi relawan uji klinis fase 2 setelah mengecek keamanan Vaksin Nusantara tersebut.

"Semua anggota Komisi IX yang hadir bersedia untuk relawan uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara," kata Melki kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR yang hadir yaitu Abidin Fikri dari Fraksi PDI Perjuangan, Darul Siska Fraksi Partai Golkar, Fadholi dari Fraksi Nasdem, Ade Riski Pratama dari Fraksi Gerindra, dan Nurul Yasin dari Fraksi PKB.

Melki menambahkan, tim peneliti memaparkan Vaksin Nusantara aman untuk semua golongan, termasuk bagi warga yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) dan anak-anak.

"Lebih dari 30 orang yang diuji klinis tahap satu itu hasilnya aman dan tidak menimbulkan efek dan gejala apapun yang membahayakan. Dan hasil penelitian dari antibodinya atau imunogenitas atau kemampuan untuk menghasilkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19 itu juga tinggi," kata dia.

Melki menyampaikan hasil pemaparan dari tim peneliti Vaksin Nusantara yang menggunakan metode pengambilan sampel darah dari calon penerima vaksin, baru kemudian sampel tersebut diletakkan ke alat khusus untuk kemudian dipertemukan dengan antigen.

Kemudian, sampel darah tadi dibiarkan selama sepekan untuk menghasilkan antibodi sebelum disuntikkan kembali kepada penerima Vaksin Nusantara setelah menghasilkan antibodi untuk melawan virus corona.

"Di dalam proses dan darah itu tadi akan menghasilkan semacam antibodi dan vaksin sendiri yang berasal dari orang tersebut," kata Melki.

Meski begitu, ia mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera mengecek hasil temuan dari uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara.

Komisi IX DPR mendorong agar BPOM tidak hanya menunggu laporan dari setiap tahapan uji klinis namun turut terlibat memastikan pembuatan Vaksin Nusantara tersebut memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

"Dalam rangka menjaga keamanan dan reputasi dari vaksin ini agar setiap tahapan betul dan memastikan bahwa semua kendala yang dihadapi bisa kami bantu dalam fungsi pengawasan. BPOM juga kami minta tidak hanya menunggu laporan, tapi kalau bisa juga ikut dalam tim ini, jadi bisa diketahui bagaimana semua tahapan dalam pembuatan vaksin ini," kata Melki.

Komisi IX, lanjut dia, memastikan akan mengawal pengembangan Vaksin Nusantara terlebih vaksin COVID-19 ini dibuat secara personal dan buatan anak bangsa.

Dia menambahkan, pihaknya mendorong adanya percepatan dalam pengembangan Vaksin Nusantara berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Produksi dan Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan Dalam Negeri.

"Kalau misalnya data dari tim peneliti setelah dicek lebih lanjut oleh BPOM memenuhi ketentuan pembuatan vaksin yang aman dan berkhasiat, maka bangsa Indonesia bisa merayakan dengan suka cita temuan ini. Kita harus bersyukur anak bangsa mampu membuat vaksin seperti ini," ujar dia menandaskan.