Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan program vaksinasi COVID-19 nasional harus berhasil sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok, untuk menciptakan perlindungan tidak langsung terhadap penyakit menular di Indonesia.
"Ini merupakan program vaksinasi terbesar dan paling menentukan yang pernah kita laksanakan. Program vaksinasi ini harus berhasil dan tidak boleh gagal," kata Wapres Ma’ruf dalam sambutannya pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Polri Tahun 2020 dari Jakarta, Selasa.
Untuk dapat membentuk kekebalan kelompok tersebut, lanjut Wapres, pemerintah menargetkan sedikitnya 182 juta orang atau 70 persen dari total penduduk untuk disuntik vaksin COVID-19.
Baca juga: Peneliti: Program vaksinasi mandiri harus lindungi data pribadi
Baca juga: Bakal ketua WTO peringatkan 'nasionalisme vaksin' perlambat pemulihan
Baca juga: DPR bahas vaksinasi mandiri hingga rumah sakit internasional di Kepri
"Saya ingin mengulangi kembali bahwa tugas ini tidak boleh gagal dan harus berhasil serta tuntas karena vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk menekan dan mencegah penularan virus COVID-19, selain penerapan protokol kesehatan secara ketat," tegasnya.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan.
Pemerintah juga mengatur pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak divaksin atau menghalangi program vaksinasi COVID-19 nasional tersebut. Oleh karena itu, Wapres berharap Polri dapat mendukung pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi nasional itu.
"Dalam kaitan itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya meminta Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian RI untuk mengawal dan memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021
