Ada dua pekerjaan besar penanganan COVID-19 di KepriTanjungpinang (ANTARA) - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) TS Arif Fadillah minta dukungan Komisi IX DPR RI untuk mengatasi pandemi COVID-19 di daerah ini, terutama dalam melindungi masyarakat dan penanganan pekerja migran Indonesia (PMI).
"Ada dua pekerjaan besar penanganan COVID-19 di Kepri yang harus mendapat dukungan banyak pihak. Pertama adalah melindungi dan menjaga seluruh lapisan masyarakat Kepri," kata Arif Fadillah saat menerima kunjungan kerja Komisi IX Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 DPR RI, di Aula Wan Seri Beni Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Arif menyebut masyarakat harus bisa mendapatkan penanganan yang baik saat terpapar COVID-19, perawatan secara intensif secara memadai, sampai dengan akhirnya dinyatakan sembuh dan kembali beraktivitas.
Kemudian, kata dia, Kepri dihadapkan pada persoalan pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) utamanya dari negara Singapura dan Malaysia yang masuk melalui wilayah Kepri.
Ketika mereka dipulangkan atau dideportasi dari negara tetangga, katanya, Kepri harus menyiapkan kebutuhan dan keperluan mereka.
Mulai dari saat tiba, mereka harus dilakukan pengecekan kesehatan melalui tes usap, ditempatkan di sejumlah rumah sakit, kebutuhan makan minum sampai dengan pemulangan ke daerah asal.
"Karenanya kami berharap, Komisi IX DPR RI bisa membantu mengatasi permasalahan ini agar pekerjaan besar ini bisa segera tuntas, dan perlahan Kepri bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi," kata Arif pula.
Arif turut memaparkan sejauh ini perkembangan COVID-19 di Kepri per tanggal 14 Februari 2021 terkonfirmasi mencapai 8.492 orang, kasus aktif 310 orang, sembuh 7.915 orang serta yang meninggal dunia sebanyak 209 orang.
Kepri juga sudah melakukan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan.
Sampai saat ini, pihaknya telah berikan vaksin untuk tenaga kesehatan mencapai 13.387 orang atau sekitar 91,5 persen cakupan.
"Untuk vaksinasi dosis kedua telah mencapai 6 437 orang dengan cakupan mencapai 49,8 persen. Kami juga tengah menunggu vaksinasi untuk TNI, Polri hingga berikutnya ASN," katanya lagi.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menjelaskan secara umum penanganan COVID-19 di Kepri sudah sangat baik.
Hanya saja, kata dia, untuk permasalahan penanganan pemulangan TKI yang dihadapi Pemprov Kepri belum mendapatkan dukungan langsung Kementerian Tenaga Kerja.
Apalagi tidak ada anggaran sama sama sekali dari Kementerian Tenaga Kerja, untuk membantu mengatasi permasalahan pemulangan tenaga kerja yang masuk lewat Kepri.
“Ini yang akan kami tanyakan langsung ke Menteri Tenaga Kerja saat rapat nanti," katanya pula.
Selain persoalan kesehatan, permasalahan tenaga kerja, mulai dari kebutuhan anggaran untuk pelatihan tenaga kerja, ketersediaan Balai Latihan Kerja (BLK) hingga masalah kependudukan banyak mendapat atensi Komisi IX DPR RI.
Adapun anggota DPR RI Komisi IX melakukan kunjungan kerja ke Kepri sebanyak 11 orang, dengan didampingi Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehtan Arianti Anaya.
Selama kunjungan kerja, rombongan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan BKKBN Kepri.
Pada kesempatan tersebut diserahkan juga santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meninggal mendadak plus JHT tenaga kerja/perusahaan atas nama Muhammad Saat PT Global Ciptaprima.
Baca juga: DPR RI apresiasi kinerja Pemprov Kepri tekan COVID-19
Baca juga: 12.605 SDM kesehatan di Kepri telah divaksin COVID-19
Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
