DPR: Depo Plumpang Harus Bebas Permukiman Warga

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Agung Laksono mengemukakan, Depo Pertamina, Plumpang Jakarta Utara sebaiknya meningkatkan keamanan dengan menjauhkan dari permukiman warga.

"Singapura itu depo minyaknya di tengah laut demi menjaga keamanan," katanya usai sebuah diskusi di Jakarta Barat, Selasa.

Oleh karena itu, penduduk sekitar depo perlu direlokasi, juga untuk kepentingan warga dari kemungkinan terjadinya kasus serupa.

Depot Plumpang yang salah satu tangki penampungan premiumnya terbakar Minggu (18/1) malam, mulai beroperasi kembali, Senin, dan pengisian sudah dilakukan mulai pukul 15.45 WIB secara manual.

Operasi Depot Plumpang, Jakarta Utara dihentikan sementara menyusul kebakaran yang terjadi Minggu (18/1) malam sekitar pukul 21.20 WIB.

Pertamina mengalihkan pengisian truk tangki BBM di Plumpang ke Terminal Transit Tanjung Gerem, Merak sebanyak 30 truk, Depot Padalarang 20 truk, dan Depot Cikampek 70 truk.

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sempat kosong akibat belum beroperasinya Depot Plumpang itu.

Wakil PresidenJusuf Kalla meminta wilayah di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara harus bebas dari rumah-rumah penduduk sehingga meminimalkan bahaya yang mungkin terjadi.

"Kita akan ambil suatu langkah bagaimana instalasi minyak (Depo Plumpang) ini bisa bebas dari penduduk," kata Wapres M Jusuf Kalla saat meninjau lokasi kebakaran di Depo Plumpang, Jakarta Utara, Senin (19/1).

Wapres Jusuf Kalla bersama Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meninjau lokasi kebakaran tangki 24 Depo PT Pertamina Plumpang. Dalam kunjungan tersebut Wapres menyempatkan diri berbincang dengan tim forensik dari Puslatfor Mabes Polri.

Menurut Wapres musibah kebakaran salah satu tangki tadi malam menjadi peringatan berharga seluruh masyarakat akan bahaya yang mungkin ditimbulkan di instalasi minyak. Karena itu Wapres meminta masyarakat bisa memahami langkah tersebut.

Ketika ditanyakan apakah dengan demikian akan dilakukan penggusuran, Wapres mengatakan tidak seperti itu.

"Bukan penggusuran. Menggusur itu kalau tanah miliknya (masyarakat) kita ambil, tetapi ini (tanah) milik PT Pertamina," kata Wapres. (*)