KKP dorong dukungan finansial atasi persoalan rentenir bagi nelayan

Kami juga mendorong dukungan finansial bagi nelayan untuk mengurangi pinjaman ke rentenir atau tengkulak.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan dukungan finansial untuk mengatasi persoalan rentenir yang kerap meminjamkan uang kepada nelayan.

"Kami juga mendorong dukungan finansial bagi nelayan untuk mengurangi pinjaman ke rentenir atau tengkulak," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Kamis.

Menurut Sjarief Widjaja, KKP mengacu pada apa yang telah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo yaitu mempersiapkan seluruh infrastruktur riset untuk mengarahkan kepada meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Dengan riset yang dilakukan KKP, ujar dia, ke depan diharapkan dapat dicari upaya untuk menekan biaya yang dibutuhkan nelayan dalam melaut sekaligus dalam waktu yang bersamaan juga menaikkan pendapatan mereka.

Terkait dengan akses finansial terhadap modal usaha, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2020 telah mencapai Rp5,26 triliun.

Jumlah tersebut, lanjut Trenggono, disalurkan kepada 173.355 debitur dengan tingkat kredit bermasalaha atau NPL hanya 0,07 persen.

Selama Januari 2021 ini saja, lanjutnya, KUR yang terealisasi sebesar Rp365,1 miliar untuk 10.213 debitur atau 11,06 persen dari target 2021 dalam RPJMN sebesar Rp3,3 triliun.

KKP juga menyatakan bahwa salah satu fokus yang bakal dikerjakan pada tahun 2021 ini adalah membantu usaha perikanan skala mikro dan kecil terutama untuk mengatasi dampak pandemi.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Artati Widiarti menyatakan perusahaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berskala mikro dan kecil memegang peranan penting bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun ketahanan pangan.

Rencananya, pada tahun 2021, PDSPKP KKP akan menyerahkan bantuan 300 chest freezer dan 228 peralatan pengolahan kepada UPI berskala mikro kecil.

Di bidang ekonomi misalnya, UPI mikro kecil menjadi pendorong ekonomi kerakyatan karena dari sisi jumlahnya mendominasi yaitu sebanyak 62.389 unit.

"Mayoritas UPI di Indonesia, sekitar 98 persen, merupakan UPI mikro kecil yang lokasinya banyak berada di pedesaan dan daerah pesisir," jelas Artati.

Sementara itu dari sisi ketahanan pangan, menurut dia, UPI berskala mikro dan kecil dinilai memegang peran kunci karena sebagian besar produk perikanan yang dikonsumsi di dalam negeri dihasilkan oleh mereka.

Ia mengungkapkan, produksi UPI mikro kecil memang ditujukan untuk pasar domestik, berbeda dengan UPI menengah besar yang mayoritas produknya ditujukan untuk pasar ekspor.

"Ini menunjukkan bahwa produk olahan UPI mikro kecil menjadi penyumbang kebutuhan protein ikan bagi masyarakat Indonesia," ucapnya.