KKP gunakan mitigasi berbasis laut untuk kurangi pemakaian BBM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan metode mitigasi berbasis laut dalam rangka menyelaraskan kebutuhan nelayan sekaligus mengatasi dampak perubahan iklim yang salah satu bentuknya antara lain mengurangi pemakaian BBM dalam melaut.

"Di dalam sektor kelautan kita mengembangkan ocean based mitigation," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dalam Webinar Membangun Perikanan yang Tangguh Terhadap Perubahan Iklim di Jakarta, Kamis.

Menurut Sjarief Widjaja, mekanisme melalui metode mitigasi berbasis laut itu selain bagaimana untuk mereduksi emisi gas kaca, tetapi juga dalam memberikan kerangka melalui paradigma yang sederhana kepada nelayan.

Misalnya, ia mencontohkan bagaimana KKP telah membuat aplikasi yang memberikan lokasi tangkapan ikan kepada nelayan, sehingga hal itu sangat membantu nelayan di berbagai daerah.

Dengan mengetahui lokasi penangkapan ikan yang banyak, lanjutnya, maka nelayan akan mengurangi waktu perjalanannya karena sudah mengetahui titik mana yang dituju, sehingga otomatis juga akan mengurangi pemukaian BBM.

"Sekadar informasi tentang lokasi ikan bisa membuat nelayan langsung ke lokasi ikan sehingga tidak perlu mencari ke sana kemari," kata Sjarief.

Sjarief memaparkan bahwa hal tersebut adalah contoh bagaimana penggunaan teknologi termutakhir bisa membantu mengurangi konsumsi BBM di saat melaut. Selain itu, ujar dia, pihaknya juga sedang mengembangkan kajian terkait penggunaan panel surya untuk cold storage atau tempat penyimpanan dingin.

KKP, masih menurut Sjarief, juga menuju ke arah pencabutan subsidi BBM sehingga nelayan ke depannya juta lebih berhati-hati dalam memanfaatkannya. Ia menekankan pentingnya agar berbagai pihak pemangku kepentingan mulai sadar tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

"Kita harus memulai itu. kita harus bergerak ke sana, di mana setiap langkah harus mengkaji apakah pemanfaatannya energinya hemat atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid mengusulkan agar adanya subsidi khusus BBM bagi nelayan kecil dalam rangka membantu mereka dalam menghadapi kinerja mereka dalam melaut, terutama dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini.

"Masyarakat nelayan sangat membutuhkan stimulus untuk menjaga produktivitas dan mengurangi dampak ekonomi," kata TA Khalid dalam Rapat dengan KKP di Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut dia, pihaknya seringkali menerima keluhan yang kerap disampaikan oleh nelayan pesisir seperti terkait kecukupan pasokan BBM bagi mereka untuk melaut sehari-hari.

Dengan demikian, lanjutnya, maka diharapkan kepada pemerintah agar ada program subsidi BBM khusus untuk nelayan kecil dengan pengawasan yang ketat, seperti halnya program subsidi pupuk untuk petani.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan guna mengatasi permasalahan musim paceklik ikan yang kerap terjadi pada awal tahun, maka beragam bantuan seperti bantuan langsung tunai (BLT) perlu diberikan kepada nelayan kecil.

Seperti diketahui, musim paceklik atau musim angin barat biasa terjadi pada periode awal Desember hingga pertengahan Februari setiap tahunnya.