Kemhan sebut kebijakan strategis syarat kemandirian pertahanan

Semua negara berupaya melakukan modernisasi termasuk pertahanan dan keamanan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Strahan Kemhan) Mayjen TNI Rodon Pedrason menyebutkan, perumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan adaptif dalam hal penyelenggaraan pertahanan negara merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kemandirian pertahanan dan keamanan negara.

"Semua negara di dunia berupaya untuk melakukan modernisasi dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan," kata Rodon dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Strahan Kemhan, di Kemhan, Jakarta, Rabu, dalam siaran persnya.

Salah satu tujuan modernisasi, yaitu percepatan pembangunan industri pertahanan dan peningkatan teknologi penyusunan regulasi serta monitoring evaluasi penyelenggaraan pertahanan negara.

Hal itu juga sesuai dengan tema rakornis, yakni "Mewujudkan Kemandirian Pertahanan dan Keamanan yang Kuat Melalui Kebijakan Strategi Pertahanan yang Adaptif".

Rakornis yang menghadirkan narasumber Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Prof Hikmahanto Juwana merupakan tindak lanjut dari Rapim Kemhan 2021 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Rakornis bertujuan selain mensosialisasikan program kerja Ditjen Strahan Kemhan, juga untuk mendapatkan masukan dan pencerahan dari pembicara terkait isu aktual dan proyeksi pembangunan pertahanan negara ke depan.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI (Purn) Marsetio memaparkan tentang Strategi Pertahanan Maritim di Era Indo Pasifik.

Kasal periode 2012-2015 ini mengungkapkan bahwa pembangunan kekuatan Indonesia saat ini adalah membangun daerah terluar, terisolir dan terdepan.

"Dalam tatanan strategi pertahanan negara sudah sangat benar di antaranya dengan membentuk kopgab dan membangun tiga armada," ujarnya pula.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan bahwa saat ini tren ancaman adalah pandemi global.

Menghadapi situasi pandemik global COVID-19, terus terjadi peningkatan kasus, peran sektor pertahanan mutlak diperlukan oleh bangsa Indonesia.

Menurutnya, mengingat pandemi COVID-19 telah berdampak secara signifikan hampir seluruh bidang dalam kehidupan baik langsung maupun tidak, maka Kemhan perlu mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk, yaitu adanya ancaman terhadap keamanan nasional bidang biologi akibat menyebarnya pandemi COVID-19.

Pada akhir rakonis disampaikan refleksi program dan kegiatan Ditjen Strahan Kemhan 2020 serta proyeksi program dan kegiatan tahun 2021 oleh Ses Ditjen Strahan Brigjen TNI Yudi Abrimantyo.

Refleksi Program Kerja merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menilai, mengukur, menganalisa proses dan pencapaian hasil terhadap sasaran yang telah ditentukan.

Karena itu, perlu adanya suatu evaluasi guna meningkatkan pencapaian hasil kerja di masa mendatang, sekaligus merumuskan kebijakan dan strategi pertahanan yang adaptif guna mewujudkan kemandirian pertahanan dan keamanan negara.

Rakornis ini diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan dihadiri peserta baik yang hadir secara tatap muka maupun virtual. Peserta yang terlibat dalam rakornis ini dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kemenlu, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Bappenas, dan lembaga terkait lainnya.
Baca juga: Kemhan sebut Komcad perlu diperkuat bersamaan modernisasi alutsista
Baca juga: Menhan Prabowo sampaikan 9 kebijakan pertahanan dalam Rapim