BPIW PUPR dorong pengembangan infrastruktur di Banyuwangi lewat ITMP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR mendorong pengembangan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi melalui mekanisme perencanaan terpadu, yakni Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan penyusunan ITMP merupakan kegiatan yang mendapat dukungan Bank Dunia dalam rangka pengembangan pariwisata di Tanah Air.

"Dalam ITMP bukan hanya memuat dukungan infrastruktur dan matriks waktunya saja, namun masuk perencanaan peningkatan dukungan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, hingga strategi menarik investor," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kepala BPIW itu menerangkan, penyusunan ITMP meliputi empat komponen yakni pertama peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Komponen kedua peningkatan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar di kawasan wisata yang dipilih.

“Komponen ketiga mendorong partisipasi lokal dalam perekonomian sektor pariwisata. Adapun, komponen keempat meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta dan usaha ke bidang pariwisata,” katanya.

Implementasi ITMP akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, sehingga pengembangannya memang dilakukan secara komprehensif dan lintas sektor.

BPIW pada tahun ini sudah merencanakan untuk melakukan penyusunan ITMP Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya di mana di dalamnya memuat rencana pengembangan Banyuwangi.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) mengungkapkan pengembangan pariwisata kawasan Wakatobi, Sulawesi Tenggara dalam rangka penyediaan lapangan kerja baru.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan ITMP dan pengembangan pariwisata terutama di Wakatobi dilakukan bersama-sama beberapa instansi yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kemenparekraf, Kementerian PUPR, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam penyusunan ITMP ini, BPIW mengacu pada Rencana Induk Pariwisata Nasional dan juga dari Peraturan Daerah (Perda) yang terkait pengembangan pariwisata di daerah tersebut.