Washington (ANTARA) - Amerika Serikat prihatin dengan perintah militer Myanmar yang membatasi pertemuan publik setelah tiga hari demonstrasi besar-besaran berlangsung untuk menentang kudeta militer 1 Februari, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Senin (8/2).
"Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk memprotes secara damai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Price dalam jumpa pers.
Krisis di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS dan lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
Amerika Serikat, yang sedang merancang pembatasan beberapa bantuan bagi Myanmar pascakudeta militer dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru, "bergerak cepat" untuk membentuk tanggapan terhadap pengambilalihan tersebut, kata Price.
Para pejabat AS telah mendorong tetangga Myanmar, China, secara publik dan pribadi untuk bergabung dengan kecaman global atas "tindakan anti demokrasi" militer Myanmar, katanya.
Sumber : Reuters
Baca juga: Biden ancam terapkan sanksi AS atas kudeta Myanmar
Baca juga: DK PBB minta militer Myanmar bebaskan Suu Kyi
Baca juga: Ratusan orang ikuti protes anti-kudeta hari ketiga di Myanmar
AS mengancam sanksi atas kudeta Myanmar
Penerjemah: Azis Kurmala
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2021
