Jaringan internet menembus batas hingga wisata prioritas

Jakarta (ANTARA) - Pernah berkunjung di daerah wisata namun tak ada sinyal? Unggahan Stories di Instagram, misalnya, harus disimpan terlebih dahulu, untuk kemudian diunggah saat bersua dengan jaringan internet.

Tidak, Anda -- seorang smart traveler -- tampaknya tidak akan lagi merasakan pengalaman serupa dalam waktu dekat. Terlebih di lima tempat wisata yang dijadikan prioritas oleh pemerintah.

Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan Likupang di Sulawesi Utara, menjadi lima daerah wisata yang masuk dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi akan menjadi perhatian lembaganya untuk mendukung prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia.

Secara umum, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengatakan bahwa pemerintah melalui kementeriannya bersama operator seluler memprioritaskan pemerataan akses internet dan infrastruktur TIK di berbagai sektor di Indonesia.

Pemerataan internet
Internet seakan menjadi senjata untuk menghubungkan Nusantara. Pemerintah ingin memperkecil disparitas infrastruktur antar wilayah, dan percepatan pemerataan internet untuk seluruh wilayah Tanah Air.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo pada kuartal terakhir 2020 telah menyelesaikan penyelenggaraan sinyal 4G di 1.209 desa dan kelurahan.

Selanjutnya, pada 2021, akan diselesaikan untuk 4.200 desa dan kelurahan, dan di 2022 sebanyak 3.704 desa dan kelurahan di wilayah 3T, daerah terdepan, terpencil dan tertinggal.

Namun, dengan luas wilayah nasional Indonesia yang 7,8 juta km persegi, 1,9 juta km persegi di antaranya daratan dengan 17.500 pulau, menjangkau sebaran penduduk yang begitu luas tentu penyebaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika bukan pekerjaan yang gampang.

Di tambah lagi, 3,25 juta km persegi wilayah perairan dan 2,55 juta masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, maka pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri.

"Kita harapkan nanti di akhir tahun 2022 seluruh wilayah kita sampai di desa-desa sudah tersedia sinyal 4G," ujar Menteri Johnny.

Saat ini Indonesia menggunakan sembilan satelit telekomunikasi di antaranya lima satelit telekomunikasi nasional dan empat satelit telekomunikasi asing sewaan.

Pada 2023, Satelit Multifungsi Republik Indonesia atau SATRIA diharap dapat mengorbit di 146 bujur timur untuk memenuhi pemerataan internet di sisi hilir dengan kapasitas 150 GB per detik.

Dengan adanya Satelit SATRIA-1 pada tahun 2023 nanti diharapkan ada 93.900 sekolah akan dilayani melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit. Kemudian, akses internet sisanya akan digunakan untuk pelayanan pemerintah, baik pemerintahan desa, Kamtibmas dan kebutuhan kemasyarakatan lainnya.

Langkah kolaborasi
Kementerian Kominfo bersama operator seluler memprioritaskan pemerataan akses internet dan infrastruktur TIK di berbagai sektor di Indonesia.

Hal ini menyusul evaluasi dari 10 tahun lisensi serta kerja sama antara Kementerian Kominfo dan operator seluler, serta rencana untuk periode 10 tahun kedua nantinya.

Operator seluler berkomitmen untuk selesaikan pembangunan di 3.435 desa dan kelurahan untuk hadirkan sinyal 4G di wilayah non 3T atau wilayah komersial.

Selain pemerataan internet, Kominfo dan operator juga mendiskusikan potensi pengembangan industri telekomunikasi seperti akselerasi digital, yang menjadi salah satu dampak pandemi COVID-19.

Langkah kolaborasi juga ditempuh Kominfo dengan mempererat kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mendukung destinasi wisata super prioritas, termasuk soal ketersediaan sinyal.

"Karena begitu kita mendarat di lima destinasi super prioritas kita akan nyalakan smartphone kita atau HP kita, dan kita akan sangat bergantung terhadap coverage sinyal," ujar Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, usai pertemuan bersama Menkominfo, Januari.

Ketersediaan sinyal 4G di destinasi wisata super prioritas bukan semata untuk wisatawan yang datang, namun, juga usaha mikro, kecil dan menengah maupun usaha mikro di bidang pariwisata.

Teknologi, khususnya big data, bisa membantu membangkitkan sektor pariwisata sekaligus memulihkan pandemi virus corona.

Kemkominfo dan Kemenparekraf juga akan membahas pertukaran data dalam aktivitas pariwisata, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

November tahun lalu, Kominfo meresmikan 18 menara telekomunikasi atau BTS di Labuan Bajo, antara lain sebanyak 4 BTS di Desa Komodo.

Potensi ekonomi
Korelasi internet erat dengan pendapatan per kapita. Riset Google, Temasek, dan Bain & Company, menunjukkan bahwa sektor ekonomi digital Indonesia tetap tangguh dan secara keseluruhan diperkirakan bernilai sebesar 44 miliar dolar AS pada 2020.

Adanya pandemi, sektor tertentu seperti perjalanan dan transportasi memang terhambat tetapi hasil riset itu menunjukkan hingga 2025 keduanya diperkirakan akan bangkit dalam jangka pendek hingga menengah.

Hasil riset itu juga menunjukkan bahwa e-commerce naik 54 persen menjadi 32 miliar dolar pada 2020, dari 21 miliar dolar pada 2019.

Pada 2020, lebih dari sepertiga konsumen layanan digital di Asia Tenggara mulai menggunakan layanan daring baru karena COVID-19. Di Indonesia pun, 37 persen konsumen digital menggunakan layanan baru karena wabah.

Selanjutnya, ekonomi digital di Indonesia diprediksi tumbuh pesat hingga diprediksi mencapai 124 miliar dollar AS (Rp1.760 triliun) pada 2025.

Terlepas dari hal itu, ekonomi digital akan bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Sektor UMKM juga masih sangat potensial untuk dikembangkan.

Dari 64 juta UMKM yang ada, baru 8 juta atau 13 persen saja yang terintegrasi dengan teknologi digital.

Kementerian Kominfo bersama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) juga telah meluncurkan program pelatihan UMKM digital, sebagai wujud dan komitmen pemerintah dalam memajukan, memperkuat dan memberdayakan mitra UMKM dan ultra mikro di Tanah Air.

Ketika para pemangku kepentingan bersedia mengeliminasi hambatan yang ada, dan masyarakat turut menjadi penggerak roda, maka tercapainya potensi ekonomi digital bukan hanya angan-angan semata.