Gubernur Sulsel minta Penjabat Wali Kota Makassar bangun komunikasi

Bagi saya itu hal biasa dan wajar

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta kepada Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dapat membangun komunikasi terutama dengan Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto terkait polemik lelang jabatan eselon II.

"Pj Wali Kota Makassar Rudy Jamaluddin dan wali kota terpilih Danny Pomanto harus membangun komunikasi agar tidak terjadi kekisruhan dalam tatanan pemerintahan mendatang," ujar Nurdin Abdullah di Makassar, Ahad.

Ia mengatakan, permintaannya kepada kedua pejabat itu terkait adanya anggapan jika keputusan melakukan proses seleksi pejabat di lingkup Pemkot Makassar tidak sesuai aturan.

Menurut Nurdin Abdullah, penting membangun komunikasi antarkedua pejabat publik tersebut, sehingga nantinya setelah pelantikan wali kota terpilih tatanan pemerintahan dapat segera berjalan maksimal.

"Sebenarnya ini bukan menjadi masalah besar, ketika seorang Pj wali kota melantik sejumlah pejabat eselon di pemerintahannya sekalipun itu dilaksanakan pada akhir masa jabatan. Asalkan, semuanya dikomunikasikan bersama dengan pejabat wali kota terpilih. Karena intinya adalah komunikasi. Saya sudah sampaikan ke Pj wali kota agar berkomunikasi dengan wali kota terpilih terkait usulan pejabat," katanya.

Bupati Bantaeng dua periode itu mencontohkan, ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Sulsel periode 2018-2023, pada masa itu PJ Gubernur Sony Sumarsono juga mengambil kebijakan serupa dengan melantik sejumlah pejabat di akhir masa jabatannya.

"Bagi saya itu hal biasa dan wajar, karena sebagai Pj Gubernur memiliki kewenangan yang sama. Hal demikian juga berlaku pada Pj Wali Kota Makassar yang memiliki kewenangan mengusulkan dan melantik pejabat siapa saja yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan," terangnya.

Justru, pihaknya mengapresiasi Pj Gubernur Sulsel Sony Sumarsono, kala itu, karena membantunya membentuk susunan pemerintahan sebelum dirinya memulai pemerintahan baru.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar telah mengumumkan jadwal lelang jabatan yang akan digelar selama sepekan sebelum dirinya menanggalkan jabatan sebagai penjabat pada 17 Februari 2020.

Keputusannya dalam membuka lelang jabatan eselon II untuk delapan posisi itu menuai polemik dari DPRD Makassar maupun Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Pomanto karena dinilai lelang tersebut hanya untuk mendudukkan pejabat tertentu saja.