Kemenkeu pastikan anggaran PEN 2021 menuju Rp627,9 triliun

Jakarta (ANTARA) - Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 akan menuju ke level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun.

“Intinya PEN 2021 menuju ke Rp627,9 triliun. Ini kemungkinan akan bertambah lagi dan mana saja yang nambah? Ini paling besar adalah kesehatan,” katanya dalam Webinar Percepatan Ekonomi Sosial di Jakarta, Minggu.

Kunta menuturkan anggaran bertambah cukup besar karena pemerintah fokus mendukung bidang kesehatan tahun ini yaitu mencapai Rp133,07 triliun dengan sekitar Rp70 triliun di antaranya adalah anggaran untuk vaksinasi.

“Itu bukan hanya beli vaksin tapi juga distribusinya, rantai dinginnya dan alat prasarananya,” katanya.

Ia menjelaskan seluruh kebutuhan vaksinasi mulai dari pembelian vaksin, distribusi, sampai jarum suntik serta kebutuhan para tenaga kesehatan akan disediakan oleh pemerintah sehingga memakan anggaran sekitar Rp70 triliun.

“Jadi semua proses kesehatan kami sediakan makanya anggarannya naik signifikan di anggaran kesehatan,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia mengatakan terdapat juga kenaikan yang signifikan di program prioritas karena pemerintah ingin mendorongnya terutama untuk program padat karya agar mampu menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja.

“Hampir semua meningkat tapi paling besar untuk kesehatan dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam akun instagram pribadinya @smindrawati merincikan anggaran PEN 2021 sebesar Rp627,9 triliun fokus untuk lima bidang.

Bidang pertama adalah kesehatan dengan anggaran Rp133,07 triliun meliputi pengadaan dan operasional vaksin COVID-19, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta biaya klaim perawatan.

Kemudian juga untuk insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP, earmark TKDD untuk kesehatan, serta insentif perpajakan kesehatan.

Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp148,66 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.

Bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp141,36 triliun meliputi pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta program prioritas lainnya.

Bidang keempat adalah UMKM dan pembiayaan dialokasikan Rp157,57 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta penempatan dana dan pencadangan.

Kemudian juga untuk pembiayaan PEN lainnya serta PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan yaitu HK, ITDC, Pelindo III, dan KIW.

Bidang kelima adalah insentif usaha Rp47,27 triliun meliputi PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengembalian pendahuluan PPN, PPh Final DTP UMKM, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, penurunan tarif PPh Badan, PPN tidak dipungut KB/KITE, serta insentif bea masuk.