Ketua DPD katakan Mendikbud perlu bikin kurikulum darurat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Mendikbud perlu membuat kurikulum darurat agar siswa tidak kehilangan kesempatan belajar akibat pandemi COVID-19.

"Harus ada solusi lain mengenai kriteria kelulusan agar kasus tidak naik kelas yang mengancam ribuan siswa di beberapa daerah tak terulang lagi, karena disebabkan oleh jaringan internet yang buruk sehingga siswa tak bisa mengikuti ujian," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Nasional Dalam Masa Darurat. SE itu dikeluarkan untuk mengedepankan keselamatan karena COVID-19 semakin tak terkendali.

LaNyalla meminta agar implementasi SE itu selaras dengan kebijakan di daerah masing-masing.

Baca juga: Nadiem terbitkan surat edaran peniadaan UN dan ujian kesetaraan

Selain itu, mantan Ketua KADIN Jawa Timur itu meminta Mendikbud belajar dari pengalaman saat ini, terkait merebaknya COVID-19 yang mengganggu proses belajar mengajar.

"Sebaiknya Mendikbud membuat kurikulum darurat yang dapat digunakan pada kondisi khusus, seperti sekolah dalam kebencanaan atau kejadian lainnya, sehingga kita tidak gagap dalam menghadapi permasalahan pendidikan," saran alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Dia menambahkan pada kondisi darurat seperti saat ini, tidak semua siswa memiliki sarana prasarana yang lengkap untuk pendidikan jarak jauh (PJJ). Dengan kurikulum darurat tersebut, siswa tetap dapat belajar dan tidak kehilangan kesempatan belajar.

Baca juga: Sekolah Penggerak akan terapkan kurikulum yang disempurnakan
Baca juga: Eks Mendikbud: "learning loss" perparah kemiskinan pendidikan
Baca juga: Legislator minta tak ada perbedaan antarsekolah pada Sekolah Penggerak