KKP siapkan ekosistem jadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional

Saya mempersiapkan dari aspek ekonominya, jadi ekonominya adalah ikan dan yang berkaitan dengan biota laut. Ini yang sedang kita siapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya tengah menyiapkan ekosistem industri untuk mengembangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional guna menumbuhkan perekonomian wilayah timur Indonesia.

"Saya mempersiapkan dari aspek ekonominya, jadi ekonominya adalah ikan dan yang berkaitan dengan biota laut. Ini yang sedang kita siapkan," kata Menteri Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ekosistem industri yang dimaksud adalah menyiapkan infrastruktur dasar pelabuhan perikanan serta memastikan ketersediaan komoditas laut sebagai bahan dasar berlangsungnya produksi di kawasan lumbung ikan nasional.

Ia memaparkan,pelabuhan perikanan di kawasan lumbung ikan nasional Maluku rencananya dibangun semodern mungkin dengan mengusung konsep integrasi dari hulu hingga hilir.

Dengan demikian, lanjut Menteri Trenggono, maka proses bisnis berjalan lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Bagi kami di KKP adalah bagaimana seluruh potensi sektor KP atau biota kelautan ini, bisa berpusat di sini, sehingga perekonomian di sini nanti tumbuh. Lalu ada terbangunnya suatu pelabuhan perikanan yang modern, seperti yang kaya di Jepang misalnya," ujar Menteri Trenggono.

Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat butuh kerjasama semua pihak untuk menyukseskan program Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Sejauh ini, lanjut Menteri Trenggono, sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah sudah dibangun di bawah komando Kemenko Maritim dan Investasi.

"Saya kira mohon dukungan dari semua pihak, supaya pembangunan ekonomi timur sudah bisa kita laksanakan sehingga menjadi legacy pemerintahan ini ke depan," ucapnya.

Menteri Trenggono pada hari ini telah mengujungi kawasan lumbung ikan nasional di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin.