Presiden Jokowi-PM Muhyiddin tekankan stabilitas di Laut China Selatan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berharap adanya stabilitas di Laut China Selatan.

"Kita juga bertukar pikiran mengenai stabilitas dan keamanan kawasan. Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta, termasuk di Laut China Selatan, jika semua negara menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin dalam kunjungan kenegaraan PM Muhyiddin ke Indonesia.

"Terkait dengan situasi di Laut China Selatan, Malaysia berpandangan bahawa isu klaim maritim di perairan tersebut dan solusinya harus berdasarkan prinsip hukum yang diakui internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata PM Muhyiddin.

Diketahui pada tanggal 23 Januari 2021 sejumlah kapal induk Amerika Serikat, termasuk USS Theodore Roosevelt, memasuki Laut China Selatan untuk melakukan latihan militer.

Menanggapi latihan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut latihan rutin AS sebagai "unjuk kekuatan dan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan".

"Semua pihak perlu menahan diri dari tindakan yang menyebabkan ketegangan dan provokasi serta menghindari penggunaan kekuatan militer," kata PM Muhyiddin.

Menurut PM Muhyiddin, Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Laut China Selatan melalui forum dan saluran
diplomasi yang tepat.

Laut China Selatan merupakan area strategis yang berbatasan langsung dengan perairan Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Tiongkok. Namun, perairan tersebut rawan konflik terbuka karena Tiongkok melakukan klaim sepihak atas sebagian besar kawasan tersebut.

Klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan itu beririsan dengan dengan wilayah perairan sejumlah negara Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Padahal, Laut China Selatan merupakan salah satu jalur utama perdagangan internasional di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya hasil laut serta cadangan minyak mentah dan gas alam.

Meski tidak memiliki klaim teritorial, Amerika Serikat kerap menentang dan mengecam segala tindakan ekspansi Tiongkok secara sepihak di Laut China Selatan dan menginginkan perairan itu sebagai perairan internasional yang bebas dilalui siapa saja.

AS pun kerap mengirimkan armada kapal perang dan pesawat tempurnya melintasi Laut China Selatan.