Rusia hidupkan kembali RUU beri polisi akses ke data lokasi warga

Ini juga menimbulkan risiko bocornya data masyarakat di pasar gelap,

Moskow (ANTARA) - Rusia telah menghidupkan kembali rancangan undang-undang (RUU) yang memungkinkan penegak hukum mengakses data lokasi telepon seluler warga tanpa perintah pengadilan, menurut sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Itu merupakan sebuah langkah yang dilakukan di tengah protes nasional untuk mendukung kritikus Kremlin, Alexei Navalny.

Ribuan pengunjuk rasa telah ditahan selama aksi unjuk rasa pada akhir pekan baru-baru ini dan lebih dari 1.000 orang ditahan di Moskow pada Selasa (2/2) setelah pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama tiga setengah tahun kepada Navalny karena pelanggaran pembebasan bersyarat.

Navalny menilai penentuan adanya pelanggaran itu dibuat-buat untuk dapat menyingkirkannya.

RUU tersebut, yang pertama kali diajukan ke parlemen pada 2019 dan sekarang diperbarui oleh kementerian pembangunan digital, akan mempermudah pencarian orang hilang, berdasarkan naskah RUU tersebut.

Kementerian pembangunan digital Rusia belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters, yang menanyakan apakah pengembalian RUU itu terkait dengan aksi protes, dan RUU itu sendiri tidak menyebutkannya.

Rancangan undang-undang yang baru itu mencantumkan bahwa persetujuan warga negara atau perintah pengadilan akan diperlukan bagi pihak berwenang untuk mengakses konten pesan atau percakapan tetapi tidak untuk data geolokasi, yang hanya dapat disediakan oleh peralatan operator telekomunikasi itu sendiri.

Pihak kementerian pembangunan digital mengatakan bahwa aturan dalam RUU itu tidak melanggar aturan privasi.

"RUU itu sesuai dengan undang-undang tentang data pribadi karena koordinat geolokasi bukanlah data pribadi," kata wakil menteri pembangunan digital Oleg Ivanov kepada Reuters.

Namun, kementerian itu belum mendapatkan masukan dari -lembaga-lembaga negara domestik lainnya, padahal langkah itu diperlukan sebelum naskah RUU tersebut dapat dikirim kembali ke Duma Negara, yakni majelis rendah parlemen Rusia.

Jika RUU tersebut disahkan, lembaga penegak hukum akan dengan mudah dapat melacak dengan siapa seseorang bertemu, pada waktu apa dan untuk berapa lama, kata Artem Kozlyuk, kepala Roskomsvoboda, yakni sebuah situs web yang memantau kebebasan internet Rusia.

"Ini juga menimbulkan risiko bocornya data masyarakat di pasar gelap," ujar Ivanov.

Sumber: Reuters