DPR RI: Perbankan berperan penting dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Mitigasi risiko perlu dilakukan secara cermat terhadap dampak dari pandemi COVID-19 dan dengan faktor ketidakpastian kapan selesainya, maka dibutuhkan kebijakan yang kuat dalam rangka akselarasi pemulihan ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi COVID-19.

“Mitigasi risiko perlu dilakukan secara cermat terhadap dampak dari pandemi COVID-19 dan dengan faktor ketidakpastian kapan selesainya, maka dibutuhkan kebijakan yang kuat dalam rangka akselarasi pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Legislator tersebut meminta agar penyaluran kredit kepada pelaku usaha di tanah air, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih ditingkatkan.

“Terkait dengan penyaluran kredit pelaku usaha tanah air, di samping itu juga menjadi tulang punggung atau kunci dalam pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Sementara itu Direktur Utama PT Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan hingga 31 Desember 2020 pihaknya telah menyalurkan kredit PEN sebesar Rp66,6 triliun dengan jumlah 268.859 debitur. Adapun subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp1,26 triliun untuk 723.929 rekening.

Sedangkan Direktur Keuangan TP Bank BNI Novita Widya Anggraini menjelaskan sepanjang 2019-2020 terjadi pertumbuhan kredit KUR sebesar 33,6 persen tahun 2020 (yoy), peningkatan jumlah debitur sebesar 76 ribu.

Kemudian kenaikan penyaluran KUR dari Rp16,5 triliun menjadi Rp22 triliun tentunya penyaluran KUR yang agresif ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari NPL yang hanya di kisaran 0,2 persen.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 yang saat ini berada di level Rp533,1 triliun meningkat hingga Rp619 triliun.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak memaparkan secara detail mengenai bidang yang akan mendapat tambahan anggaran namun berdasarkan penjelasan menyebutkan alokasi Rp533,1 triliun belum termasuk bidang insentif perpajakan.

Ia menuturkan pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun.

Baca juga: Bank Mandiri catat 64 persen realisasi kredit PEN disalurkan di Jawa

Baca juga: Sri Mulyani sebut anggaran PEN 2021 naik hingga Rp619 triliun

Baca juga: DPR: Perlu kebijakan konsolidatif sebagai upaya pemulihan fiskal