Politik kemarin, KKB tewas hingga Presiden tidak akan balas surat AHY

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Kamis (4/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari KKB tewas dalam kontak senjata hingga surat AHY ke Presiden Jokowi.

1. Pangdam benarkan KKB tewas saat kontak tembak dengan Yonif 400/BR

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono memastikan satu anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Hipadipa (bukan Titigi) Kabupaten Intan Jaya tewas saat kontak tembak dengan Yonif 400/Banteng Raiders. Memang benar Rabu pagi sekitar pukul 05.00 WIT telah terjadi kontak senjata dan menewaskan Peria Mirib, kata Mayjen TNI Yogo.

Selengkapnya di sini

2. Kemenkumham tak respon surat Bawaslu soal status Orient Riwu Kore

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan tanggapan atas surat yang dikirimkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua di NTT terkait permintaan data kewarganegaraan calon bupati Sabu Raijua, Orient Patriot Riwu Kore.

Selengkapnya di sini

3. DPR apresiasi SKB 3 menteri terkait penggunaan seragam sekolah

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi hadirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri. SKB 3 Menteri tersebut melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Selengkapnya di sini

4. Organisasi sayap Demokrat minta jangan ganggu AHY

Salah satu organisasi sayap Partai Demokrat, Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) meminta agar sejumlah pihak tak mengganggu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi sebagai ketum partai berlambang mercy tersebut.

Selengkapnya di sini

5. Mensesneg: Presiden tidak akan membalas surat AHY

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo tidak akan membalas surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Jadi kami sudah menerima surat itu. Kami rasa tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.

Selengkapnya di sini