Pemprov NTB godok sejumlah nama penjabat bupati di tiga daerah

Nama-namanya masih kami godok

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) saat ini tengah menggodok sejumlah nama pejabat yang nantinya diangkat menjadi penjabat bupati untuk menghindari kekosongan kepala daerah, menyusul masih adanya sengketa pilkada pada tiga daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nama-namanya masih kami godok," kata Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi NTB Hj Baiq Eva Cahyaningsih, di Mataram, Kamis.

Ia mengatakan, ada tiga daerah yang nantinya memiliki penjabat bupati, karena masih disengketan pascapilkada, yakni Kabupaten Sumbawa, Bima, dan Lombok Tengah. Sedangkan, empat daerah lain yang tidak memiliki sengketa pilkada, yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Dompu.

"Bagi daerah yang tidak sengketa, maka tanggal 17 Februari pelantikan kepala daerah definitif bisa dilantik," ujarnya.

Eva menjelaskan, persyaratan pejabat provinsi yang diusulkan menjadi penjabat bupati adalah sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau pejabat struktural eselon II.

Menurutnya, Pemprov NTB memiliki banyak pejabat yang memiliki kompetensi untuk menjadi penjabat bupati.

"Ada sekitar 50 jabatan tinggi pratama yang ada di Pemprov NTB," kata Eva.

Terkait nama yang nantinya akan mengisi posisi tersebut. Eva mengaku belum ada, mengingat Gubernur NTB belum memberikan usulan nama-nama yang nantinya disaring untuk menjadi penjabat bupati.

"Sampai hari ini Gubernur belum mengusulkan nama-nama penjabat bupati. Namun, pengusulan nama ini merupakan hak prerogatif Gubernur NTB. Tetapi kalau sudah ada, tinggal kami usulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Pemerintahan Setda NTB," katanya pula.

Informasi yang beredar dari 50 pejabat Pemprov NTB yang nanti digodok menjadi penjabat bupati, ada lima nama pejabat di lingkungan Pemprov NTB adalah perempuan yang nantinya diusulkan mengisi jabatan penjabat bupati, di antaranya Baiq Eva Nurcahya Ningsih, kemudian T Wismaningsih Drajadiah, Husnanidiaty Nurdin, dan dr Nurhandini Eka Dewi.
Baca juga: KPU tampik sikap partisipan Gubernur NTB dalam Pilkada Sumbawa
Baca juga: MK meregistrasi tiga sengketa pilkada di NTB