Penyedia internet Myanmar yang dikelola negara blokir Facebook

Yangoon (ANTARA) - Penyedia internet milik negara Myanmar memblokir akses ke layanan milik Facebook Inc pada Kamis pagi, kata kelompok pemantau jaringan NetBlocks, beberapa hari setelah para pemimpin militer negara itu merebut kekuasaan dalam kudeta.

Sebuah surat yang diunggah secara daring oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi semalam mengatakan Facebook akan diblokir hingga 7 Februari demi "stabilitas".

Beberapa pengguna Facebook di Myanmar melaporkan bahwa mereka tidak dapat mengakses layanan Facebook termasuk Instagram dan WhatsApp.

Facebook belum memberikan komentar. Separuh dari 53 juta penduduk Myanmar menggunakan Facebook, yang bagi banyak orang identik dengan internet.

"Khawatir dengan situasi, saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara ... menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata surat kementerian itu.

Pada Selasa, militer memperingatkan agar tidak mengunggah apa yang dikatakannya sebagai rumor di media sosial yang dapat memicu kerusuhan dan menyebabkan ketidakstabilan.

NetBlocks mengatakan pemblokiran tersebut tampaknya hanya dilakukan oleh MPT telekomunikasi, yang mengatakan memiliki 23 juta pengguna.

Penyelidik hak asasi manusia PBB sebelumnya mengatakan ujaran kebencian di Facebook telah memainkan peran kunci dalam mengobarkan kekerasan di Myanmar. Perusahaan itu mengatakan terlalu lambat untuk bertindak dalam mencegah informasi yang salah dan kebencian di negara tersebut.

Minggu ini, Facebook mengatakan pihaknya memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat dan mengambil tindakan sementara untuk melindungi dari bahaya seperti menghapus konten yang memuji atau mendukung kudeta, menurut seorang juru bicara.

Sumber: Reuters
Baca juga: Facebook tutup puluhan akun di Myanmar karena "ketidakasliannya"
Baca juga: Myanmar penjarakan pembuat film karena kritik militer di Facebook
Baca juga: Facebook akui "terlalu lambat" tangani ujaran kebencian di Myanmar