Perubahan pucuk pimpinan Vietnam dan pengaruhnya bagi Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menyambung artikel Kompas yang berjudul ‘Vietnam yang Terus Melaju’ pada Senin lalu 25 Januari 2021, Kongres Partai Komunis Vietnam (PKV) pada 31 Januari 2021 telah menetapkan 18 anggota politbiro PKV, yaitu para pemimpin partai yang merupakan partai tunggal dan pengendali negara, untuk periode 5 tahun mendatang. Terpilih 11 muka baru dalam politbiro PKV dan ke-7 lainnya merupakan muka-muka lama, termasuk Sekjen Partai Nguyen Phu Trong dan PM Nguyen Xuan Phuc.

Dalam sistem tata negara Republik Sosialis Vietnam, terdapat empat pucuk pimpinan strategis yang perlu diperhatikan, yaitu posisi-posisi: sekjen partai, presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen nasional, yang seluruhnya merupakan anggota polibiro PKV.

Menarik untuk melihat hasil Kongres PKV, karena dipastikan akan berlanjut dengan perubahan pada pucuk pemerintahan dan pimpinan penyelenggara negara. Dengan hasil diatas, dipastikan ke depannya Sekjen PKV Nguyen Phu Trong akan bertahan sebagai sekjen yang merupakan posisi terkuat dan paling strategis di Vietnam. Kendalanya, dia sudah berusia 76 tahun dengan kondisi kurang sehat. Ada kemungkinan dia tidak akan menjabat selama 5 tahun dan akan mundur di tengah jalan.

Muka lama yang juga bertahan adalah PM Nguyen Xuan Phuc, usia 66 tahun, panglima kesuksesan ekonomi Vietnam yang bertumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir. Ke depannya kemungkinan dia akan berubah posisi menjadi presiden baru Vietnam yang selama ini dirangkap Sekjen Partai Nguyen Phu Trong.

Untuk posisi perdana menteri yang baru, diperkirakan akan dipegang oleh Pham Minh Chinh, usia 62 tahun. Sekiranya benar, menarik untuk disimak kiprah sang PM baru dalam meneruskan dan mempertahankan keberhasilan PM yang lama dalam ekonomi. Selama ini, sang calon PM yang baru ini lebih banyak bergerak di partai dan berlatar belakang kepolisian/ keamanan publik sebelumnya sempat sebagai Wakil Menteri Keamanan Publik. Selain itu posisi strategis selaku Ketua Parlemen Nasional kemungkin dijabat oleh Vuong Dinh Hue, usia 67, yang sebenarnya merupakan muka lama terakhir sebagai Ketua Partai Kota Hanoi dan juga Deputi PM.

Kongres Partai kali ini menarik dalam beberapa hal. Pertama, batasan umur maksimum 65 tahun bagi anggota politbiro partai dikecualikan, nampaknya untuk memuluskan keberlanjutan sejumlah pimpinan terutama Sekjen Nguyen Phu Trong (76), PM Nguyen Xuan Phuc (66), dan calon Ketua Parlemen yaitu Vuong Dinh Hue (67).

Hal ini jelas untuk menjamin keberlangsungan kepemimpinan dan keberlanjutan pemerintahan Vietnam yang sukses dalam 5 tahun terakhir. Kedua, Kongres kali ini juga tetap melakukan regenerasi dalam partai terutama untuk keanggotaan di pucuk pimpinan partai yaitu politbiro. Dari 18 anggota politbiro yang dipilih, maka 11 merupakan muka-muka baru dan merupakan mayoritas dibandingkan ke-7 anggota lama yang terpilih kembali. Dari sudut usia, juga hanya terdapat 3 anggota yang melebihi batas usia 65 tahun. Dapat dikatakan hasil Kongres kali ini mencoba memadukan keberlanjutan dengan regenerasi. Isu regenerasi personalia di PKV mengalami stagnasi dan dapat memberikan disinsentif bagi generasi muda anggota PKV yang ingin maju.

Kongres ini juga akan menentukan pedoman dan haluan Vietnam untuk 5 tahun ke depan arah perkembangan ekonomi sosial dan politik negara Republik Sosialis Vietnam. Hal ini juga penting mengingat perkembangan ekonomi dan sosial Vietnam yang cepat dan tinggi khususnya dalam 5 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,7 – 7 persen per tahun.

Dalam 5 tahun terakhir perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi Vietnam dengan dunia luar meningkat pesat. Total perdagangan luar negeri Vietnam mencapai sekitar 580 miliar dolar AS/ tahun dengan nilai ekspor total rata rata lebih dari 300 miliar dolar AS per tahun.

Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mencatat ekspor rata rata sekitar 180 miliar dolar AS. Jumlah penanaman modal asing di Vietnam juga tinggi dengan investor asing seperti Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, AS meningkatkan penanaman modalnya di Vietnam. Diketahui bahwa telepon selular Samsung produksi luar negerinya berpusat di Vietnam dan terus dikembangkan. Belum lama ini juga kita dengar bahwa beberapa aksesori Iphone juga sudah mulai diproduksi di Vietnam menggantikan produksi di China.

Mengapa perubahan perpolitikan di Vietnam penting bagi Indonesia? Sebagai mantan Duta Besar RI untuk Vietnam yang baru selesai bertugas di Vietnam, saya menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Vietnam saat ini merupakan salah satu negara emerging countries dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan sosial dan ekonominya serta makin dipandang perannya oleh dunia internasional. Keberhasilan Vietnam dalam menangani pandemi COVID-19 disertai pertumbuhan ekonominya yang tetap positif +2,7% di tahun 2020 semakin mencorongkan nama Vietnam di dunia.

Kedua, Vietnam bukan saja merupakan tetangga tapi juga merupakan sesama negara anggota ASEAN bagi Indonesia sehingga perkembangan politik di Vietnam, apalagi menyangkut perubahan pucuk pimpinan, perlu diperhatikan. Jangan lupa, walaupun Vietnam merupakan pesaing kita dalam beberapa hal terutama dalam menarik PMA, namun Vietnam juga merupakan pasar ekspor terbesar ke-10 bagi Indonesia dengan nilai ekspor mencapai 5 miliar dolar AS dan dengan posisi surplus dimana total perdagangan bilateral mencapai 9,1 miliar dolar AS.

Ketiga, perkembangan politik Vietnam perlu diperhatikan mendalam. Walaupun Vietnam merupakan negara yang menganut sistim komunis dengan partai tunggal namun dinamika politik dalam satu partai tunggal seperti Vietnam menarik untuk dicermati.

Partai tunggal yang bernama Partai Komunis Vietnam (PKV) bisa dikatakan sebagai suatu institusi atau mekanisme yang menentukan para calon pimpinan penyelenggara negara, termasuk perubahan di pemerintahan Republik Sosialis Vietnam dan arah kebijakan luar negeri untuk 5 tahun ke depan.

Untuk Indonesia, dengan terpilihnya kembali Sekjen PKV yang lama berarti keberlangsungan jalinan persahabatan kedua akan berlangsung lebih erat. Jangan lupa bahwa Sekjen Nguyen Phu Trong melakukan kunjungan resmi ke Indonesia Agustus 2017 dan sebaliknya Presiden Joko Widodo diterima oleh sang Sekjen sewaktu berkunjung ke ibukota Hanoi Oktober 2018.

Demikian pula dengan pemimpin PM Nguyen Xuan Phuc, yang kemungkinan akan menjadi Presiden Vietnam yang baru, hubungan kedua pihak terjalin erat sewaktu Pertemuan Puncak APEC November 2017, kunjungan-kunjugan bilateral di tahun 2018, dan selama Vietnam menjadi Ketua ASEAN selama tahun 2020. Terpilih kembalinya dua pemimpin tersebut baik bagi Indonesia, dalam rangka hubungan bilateral khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, juga dalam rangka ASEAN dan dalam konteks kerjasama di fora internasional termasuk PBB, Vietnam saat ini merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Walaupun diperkirakan perdana menteri Vietnam adalah seorang yang relatif baru, namun diperkirakan arah kebijakan ekonomi dan perdagangan Vietnam tidak akan berubah dan peran Nguyen Xuan Phuc sebagai PM yang lama akan tetap terlihat walaupun menjabat sebagai presiden di period ke depan. Intinya, fungsi Presiden Vietnam yang selama ini lebih mengarah ke seremonial akan lebih aktif dan terlibat saling bahu membahu dengan PM yang baru.

* Ibnu Hadi adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam periode 2015 -2020