DFW: Pembangunan sentra kelautan bisa bantu atasi pencurian ikan

Manfaat lainnya adalah mengurangi disparitas infrastruktur perikanan yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa

Jakarta (ANTARA) - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyatakan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) bisa membantu dalam mengatasi aktivitas pencurian ikan dengan lebih memberdayakan nelayan lokal di sekitar sentra tersebut.

"Pembangunan SKPT mempunyai tiga manfaat, salah satunya mengatasi illegal fishing," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan SKPT dapat mengatasi penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing dengan memberdayakan armada tangkap yang mengisi kawasan perbatasan di laut.

Dengan demikian, lanjutnya, maka wilayah perairan seperti di sekitar Natuna, Morotai, dan Moa, akan dipenuhi nelayan lokal sehingga kapal ikan asing segan untuk masuk ke perairan nasional.

Abdi menyebut bahwa manfaat lainnya adalah mengurangi disparitas infrastruktur perikanan yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan laut.

"Selain pembangunan infrastruktur, kelembagaan ekonomi nelayan seperti koperasi dan akses kredit juga mesti difasilitasi," katanya.

Sebelumnya, Jepang melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) memberikan dukungan pendanaan hibah sebesar Rp704 miliar untuk pembangunan SKPT di sebanyak enam pulau terluar di wilayah Indonesia.

"Telah ditandatangani grant (hibah) tahap kedua antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. Jadi, Indonesia melalui KKP mendapatkan hibah sebesar 5,5 miliar yen atau setara Rp704 miliar," kata Sekjen KKP Antam Novambar dalam acara penandatanganan perjanjian hibah untuk program PPKT tahap kedua di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (2/2/2020).

Sekjen KKP juga mengungkapkan keenam wilayah itu adalah Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaku, Moa, dan Biak, ditentukan bersama-sama oleh pihak JICA atau Jepang dan juga pihak KKP Indonesia.

"Terima kasih saya sampaikan kepada Pemerintah Jepang atas kerja sama melalui bantuan hibah langsung bagi pembangunan di enam lokasi SKPT. SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan," ucapnya.

Hibah tersebut efektif sampai dengan pembangunan fisik selesai. Sejak hibah tahap pertama ditandatangani pada 31 Juli 2018, sudah banyak capaian yang dilakukan oleh KKP.

Antam memaparkan, pada hibah tahap pertama, banyak capaian yang telah dilaksanakan seperti pengadaan konsultan manajemen, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, konsultan lingkungan, pengadaan kontraktor, dan juga pelaksanaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di Biak.

"Pembangunan tahap kedua diharapkan selesai tahun 2024," ujarnya.