Polri: perlu ada kesepakatan bersama untuk izin kompetisi olahraga

Larangan bukan harga mati. Ke depan kompetisi olahraga bisa dilaksanakan dengan standar protokol yang ketat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bidang Kerja Sama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Kombes Pol Budi Sajidin, mengatakan bahwa pihak kepolisian bisa saja mengeluarkan izin penyelenggaraan kompetisi olahraga nasional jika sudah ada kesepakatan bersama yang dibangun antara para stakeholder olahraga dan Polri.

Hal tersebut disampaikan Budi menanggapi banyaknya rencana kompetisi olahraga yang harus ditunda atau dibatalkan berkali-kali karena terbentur izin keramaian dari Polri.

“Ini kebijakan dari bapak Kapolri (Idham Azis) bahwa Polri tidak boleh memberi izin keramaian untuk berbagai kegiatan, bukan hanya olahraga, tetapi juga acara pernikahan,” kata Budi dalam webinar “Harapan Olahraga Indonesia di tengah Pandemi” yang diadakan oleh SIWO PWI Pusat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Polri: Liga 1 dan 2 Indonesia mungkin bisa dilaksanakan pada 2021

Meski demikian, Budi menyatakan bahwa kompetisi olahraga bisa saja kembali digelar jika ada kesepakatan bersama yang dilakukan antara Polri, Satgas COVID-19, Kemenpora, dan stakeholder olahraga terkait.

Ia mencontohkan bahwa kondisi serupa juga terjadi saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Meski ada larangan keramaian, namun Pilkada 2020 pada akhirnya lolos dan mengantungi izin sehingga masih bisa dilaksanakan dengan standar-standar tertentu yang telah disepakati antara Polri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai daerah.

“Pilkada kemarin sudah ada kesepakatan yang dibuat. Kemungkinan ini juga perlu kesepakatan nanti dibuat dari Satgas COVID-19, Kemenpora, KONI, dan cabor ini akan dibahas,” ucapnya.

“Tapi kemungkinan dari pihak Polri saat ini hanya akan memberi izin untuk kegiatan yang tanpa penonton. Jadi tolong kesepakatan ini dibangun seperti Pilkada kemarin akhirnya kan bisa dilaksanakan,” ujar dia menambahkan.

Dia pun meminta kepada operator liga untuk kembali mengajukan surat permohonan kepada Mabes Polri disertai dengan petunjuk teknis serta protokol kesehatan yang akan diterapkan selama kompetisi. Mereka juga perlu melampirkan surat rekomendasi terutama dari Satgas Penanganan COVID-19 dan Kemenpora.

“Larangan bukan harga mati. Ke depan kompetisi olahraga bisa dilaksanakan dengan standar protokol yang ketat,” pungkas dia.

Baca juga: LIB: turnamen pramusim tergantung izin Polri
Baca juga: Menpora bantu PSSI berkomunikasi dengan Polri terkait Liga 1 dan 2