DPP Perempuan Bangsa berkomitmen tingkatkan partisipasi perempuan

Purwokerto (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan, kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah.

"Ini sesuai dengan tekad kami pada tahun 2021, Perempuan Bangsa bertekad untuk mengaktivasi organisasi sebagai kaderisasi perempuan di lingkungan PKB," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Dalam hal ini, kata dia, Perempuan Bangsa akan menguatkan peran dan fungsi kaderisasi perempuan secara efektif serta efisien.

Selain itu, lanjut dia, Perempuan Bangsa juga akan melakukan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan diri kader dan membesarkan rumah besar PKB.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Erma itu mengharapkan dengan kaderisasi tersebut, kuota 30 persen dapat terpenuhi oleh perempuan-perempuan yang berkualitas dan potensial.

"Sebagai organisasi di bawah PKB, Perempuan Bangsa memiliki tiga resolusi yang mendasari kebijakan inklusif sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan," kata dia yang juga anggota Fraksi PKB DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Menurut dia, tiga resolusi tersebut meliputi Perempuan Bangsa sebagai kawah kaderisasi perempuan PKB, tindakan afirmatif 30 persen harus diwujudkan dan bukan hanya sebatas aturan, serta mengembangkan dan memperluas konstituen PKB.

"Tiga resolusi ini juga saya sampaikan saat menjadi pembicara dalam webinar internasional dengan tema 'Meningkatkan Peran Partai Politik Dalam Mendorong Kebijakan Inklusif Melalui Partisipasi Perempuan' yang diselenggarakan DPP PKB dan Partai Konservatif Inggris, Selasa (2/2)," katanya menambahkan.

Lebih lanjut, dia mengatakan Perempuan Bangsa juga memiliki lima kebijakan inklusif sebagai turunan dan implementasi dari resolusi tersebut sebagai ikhtiar untuk meningkatkan partisipasi perempuan.

Menurut dia, lima kebijakan inklusif tersebut meliputi restrukturisasi dewan pimpinan pusat hingga dewan pimpinan cabang, literasi politik, tertib administrasi, pemberdayaan, dan kaderisasi terstruktur.

"Tentunya membutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat dalam diri setiap kader, agar cita-cita perjuangan akan semakin dekat untuk dicapai," katanya.