Anggota DPR sarankan Kemenkominfo survei berkala vaksinasi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Charles Honoris menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan survei secara berkala mengenai kesediaan publik atas vaksinasi COVID-19.

"Apakah Kemenkominfo dalam menjalankan tugas melakukan komunikasi publik menyampaikan kepada publik mengenai vaksinasi sudah melakukan survei secara berkala?" kata Charles, dalam Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin.

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo membahas antara lain evaluasi capaian kinerja TA 2020, realisasi anggaran TA 2020, persiapan pelaksanaan TA 2021, dan isu-isu aktual lainnya.

Menurut Charles, survei secara berkala dimaksudkan untuk mengetahui data atau persentase masyarakat yang bersedia divaksin COVID-19 dan yang tidak bersedia yang bersifat "real time".

Jika belum melakukan survei dan belum punya data kesediaan masyarakat soal vaksinasi COVID-19, politikus PDI Perjuangan itu menyarankan Kemenkominfo untuk melakukan survei secara berkala.

"Kalau perlu setiap minggu, sehingga progres komunikasi publik bisa kelihatan, efektif atau tidak," ujarnya.

Charles menilai berbagai kebijakan sudah dilakukan pemerintah, mulai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Namun, kata dia, angka penularan COVID-19 di Indonesia tetap belum terkendali sehingga sesegera mungkin vaksinasi harus dilakukan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya agar tercipta "herd immunity".

"Untuk menciptakan 'herd immunity', menyukseskan vaksinasi maka keinginan publik untuk divaksin menjadi sangat penting," katanya.

Kemenkominfo, kata Charles, menjadi institusi yang diandalkan dalam menyebarkan dan mendistribusikan informasi melalui komunikasi publik yang dilakukan.

Charles juga mengingatkan Kemenkominfo untuk melibatkan berbagai institusi dan "stakeholder", termasuk anggota DPR untuk bisa menyampaikan kepada publik mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19.

Dalam rapat itu, Komisi I DPR juga meminta Kemenkominfo untuk melibatkan berbagai "stakeholder" dalam penyelenggaraan komunikasi publik terkait vaksinasi COVID-19 yang menjadi salah satu poin kesimpulan raker tersebut.

"Penyelenggaraan komunikasi publik yang lebih optimal terkait program vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga meminimalkan penyebaran berita hoaks terkait program tersebut," kata Bambang Kristiono, selaku pimpinan rapat saat membacakan kesimpulan raker tersebut.