ASEAN desak Piagam ASEAN ditegakkan dalam situasi politik Myanmar

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendesak agar pihak-pihak terkait dalam situasi politik di Myanmar, usai kudeta militer dan penangkapan tokoh pemerintahan, untuk bersikap sejalan dengan prinsip Piagam ASEAN.

"Negara anggota ASEAN mengikuti secara saksama perkembangan terkini di Republik Persatuan Myanmar," kata ASEAN dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin.

"Kami mengingatkan kembali mengenai tujuan dan prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan serta pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," kata ASEAN.

Militer Myanmar menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.

Otoritas militer, seperti dikutip Reuters, mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dipindahtangankan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing --yang menyebut kudeta itu sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.

Negara-negara anggota ASEAN, dalam pernyataan terpisah, juga menyeru semua pihak di Myanmar menahan diri dari aksi lanjutan yang dapat memperburuk situasi.

ASEAN menegaskan bahwa "stabilitas politik di negara anggota ASEAN adalah hal yang esensial untuk menciptakan Masyarakat ASEAN yang damai, stabil, dan makmur."

Selain itu, ASEAN mendorong pihak-pihak terlibat di Myanmar agar mengedepankan dialog dan rekonsiliasi yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat negara itu.