Menghapus diskriminasi dan tegakkan sila ke lima

Makassar (ANTARA) - Berbicara soal masyarakat kepulauan, tentu tidak bisa lepas dari aktivitas nelayan, kebutuhan air bersih, energi listrik hingga transportasi untuk distribusi sandang pangan hingga alat angkutan masyarakat.

Kondisi itu pun begitu terasa di Sulawesi Selatan yang juga tidak bisa terpisahkan oleh kehidupan masyarakat pesisir. Apalagi provinsi yang dipimpin Gubernur HM Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman itu memang memiliki 300 pulau dengan beragam ukuran, jarak dan karakter.

Dari ratusan pulau yang berada di wilayah Sulsel, tidak sedikit yang lokasinya begitu sulit dijangkau karena berstatus daerah terluar.

Sebut saja diantaranya Liukang Tangaya yang masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Pangkajene (Pangkep).

Kecamatan Liukang Tangaya, Pangkep, yang terdiri dari puluhan pulau itu begitu sulit diakses. Bahkan wilayah ini secara geografis lebih dekat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Beberapa pulau yang masuk Kecamatan Liukang Tangaya diantaranya Pulau Balo-baloang Caddi, Pulau Balo-baloang Lompo, Pulau Bangko-bangkoang, Pulau Boko, Pulau Gusung Bira, Pulau Gusung Lilikang, Pulau Jailamu, Pulau Kapoposan Bali, Pulau Kawassang, Pulau Kembar Lemari hingga Pulau Laiya.

Untuk menjangkau lokasi, setiap penumpang rata-rata harus menempuh perjalanan hingga 24 jam dengan kapal. Kondisi ini tidak jarang memaksa masyarakat atau pihak yang memiliki kepentingan mendesak, memilih jalur udara dengan terbang ke NTB, kemudian melanjutkan perjalanan laut dengan kapal.

Hal ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep bersama pihak Bawaslu yang harus ke Liukang Tangaya untuk memastikan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) setelah adanya indikasi kecurangan pada pilkada serentak 2020.

Begitupun saat pengiriman logistik pilkada lalu, pihak KPU Pangkep memutuskan mengirim lebih awal ke pulau. Selain pertimbangan faktor cuaca yang tidak menentu memasuki musim hujan, juga waktu pengiriman ke pulau terjauh yang membutuhkan hingga sekitar 36 jam.

Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya dengan penyediaan alat transportasi yang memadai sehingga dapat memperlancar akses masyarakat di kepulauan.

Bangun daerah terpencil

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sulsel telah berkomitmen membangun wilayah terpencil tanpa membedakan. Pemprov juga memastikan tidak ada diskriminasi untuk menegakkan sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibilitas terus dilakukan dengan membuka daerah terisolir, termasuk wilayah terluar serta memperkuat interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

"Kami membangun daerah terpencil untuk pemenuhan keadilan sosial, sila ke 5. Kami mencanangkan pemerataan pembangunan yang berlandaskan keadilan bagi seluruh masyarakat," ucapnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyebutkan Sulsel memiliki lebih dari 300 pulau yang tersebar diseluruh wilayah yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kegiatan pembangunan akses jalan daerah terisolir, penyediaan fasilitas sarana air bersih khususnya bagi masyarakat yang ada di pulau, termasuk menjamin ketersediaan sumber daya energi listrik di pulau-pulau akan segera dilakukan.

Begitupun kesiapan armada angkutan, Gubernur terus fokus memantau beberapa proyek seperti kesiapan kapal Roll on Roll off (Roro) yang berada di Desa Sorowako, tepatnya di tempat perakitannya di Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur.

Keberadaan kapal Roro ini bagi masyarakat Luwu Timur, khususnya yang bermukim di seputar Danau Towuti maupun Danau Matano, mendapat berkah yang sangat luar biasa. Selama ini mereka menggunakan perahu-perahu modifikasi masyarakat menyeberangkan motor dan penumpang.

Nurdin Abdullah menyampaikan, bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat membuat kapal besi untuk masyarakat yang tinggal di Danau Matano maupun Towuti.

Presiden melalui Menteri Perhubungan, membuat sebuah kapal yang sangat representatif untuk menyeberangkan baik motor, mobil, barang maupun masyarakat, dan diyakini tingkat keamanannya.

Khusus kapal yang ada di Danau Matano, untuk menghubungkan antara Provinsi Sulsel, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

“Dengan hadirnya kapal ini, dengan kapasitas 200GT, Alhamdulillah akan terjadi interaksi antar provinsi baik provinsi Sulteng, Sulsel, Sulbar dan tentu ini sebuah upaya melindungi masyarakat dan menghadirkan pelayanan yang standar,” ujarnya.

Sekretaris Dirjen Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Imran Rasyid mengatakan di samping kedua kapal dengan bobot 200GT itu, sudah disediakan juga pengelola maupun dermaganya untuk mempermudah transportasi bagi masyarakat umum maupun wisatawan.

Laki-laki kelahiran Kabupaten Takalar ini mengaku, karena sinergi dan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten, menjadi alasan utama keberhasilan pembuatan kapal motor penyeberangan senilai Rp65 miliar tersebut.

"Dermaganya sudah dibangun, sudah siap beroperasi. Operatornya juga sudah siap bahkan kita sarankan sebaiknya orang lokal yang mengoperasikan," ujar Imran.

Gandeng IKI

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry serta Pemprov Sulawesi Selatan menggandeng PT Industri Kapal Indonesia (IKI) dalam penyediaan kapal angkutan lintas pulau dan provinsi dalam upaya melancarkan distribusi baik barang ataupun manusia.

Direktur Utama PT IKI Diana Rosa mengatakan perusahaannya telah merampungkan Kapal roro KPM Takabonerate dengan kapasitas 500 GT.

Kapal yang melayani rute Kabupaten Kepulauan Selayar ini telah diluncurkan dan diserahterimakan secara resmi pada 4 November 2020.

Menurut Diana, pembangunan bukan hanya kapal Roro ini, tapi juga kapal untuk Wakatobi dan kapal patroli untuk kepolisian.

Pihaknya bersyukur dengan amanah yang diberikan sejak tiga bulan yang lalu dapat banyak dukungan, terkhusus dari Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, Pangdam Hasanuddin, dan paling penting adalah dukungan dari seluruh jagoan di internal PT IKI ini.

"Insyaallah PT IKI akan membanggakan Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia," ucapnya.

Setelah itu, PT IKI kemudian mengalihkan fokus untuk pembangunan atau pembuatan kapal roro KPM Kaledupa Tomia, Wakatobi, pesanan Kementerian Perhubungan.

Sejauh ini kemajuan pembangunan sudah mencapai 30 persen dan akan berupaya lebih keras agar pembuatan kapal tersebut bisa cepat rampung dari yang ditargetkan pada Desember 2021.

Ia menjelaskan kapal tersebut memiliki jenis yang sama dengan kapal roro KPM Takabonerate Selayar yang saat ini sudah melayani para penumpang.

Kapal ini diharapkan bisa segera beroperasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Kehadiran kapal ini tidak hanya untuk penumpang namun juga mempermudah pendistribusian barang kebutuhan masyarakat pulau.

"Jadi sekarang masih terus berproses (penyelesaian kapal). Sesuai kontrak sampai Desember 2021, Insyaallah kami percepat penyelesaiannya (dari masa kontrak)," kata Diana

Selain itu, PT IKI Persero Sulawesi juga tengah menyiapkan proyek pembangunan kapal pesanan ASDP Ferry antarprovinsi rute Lembar-Padangbai, NTB.

Tunggu kesepakatan

Perusahaan BUMN ini tinggal menunggu kesepakatan resmi terkait desain kapal yang saat ini masih dalam proses.

Meski masih dalam proses perampungan desain kapal, pihaknya mengaku sudah melakukan persiapan dalam pembuatan.

Termasuk pembelian material untuk pembuatan kapal juga sudah dilakukan dan tinggal menunggu desain kapal yang akan dibuat.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan Kabupaten Selayar adalah daerah yang memiliki kekhususan, yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau yang secara keseluruhan berjumlah 130.

Salah satu yang masih menjadi kendala adalah transportasi laut yang belum terkoneksi dengan baik. Gubernur kemudian meminta hal ini untuk diatasi, termasuk dengan menyelesaikan pembangunan kapal roro yang sempat tertunda.

Kapal penyeberangan penumpang ini dipandang perlu untuk memberikan aksebilitas bagi distribusi orang, kendaraan dan barang di Selayar dan Sulsel.

Termasuk kesiapan Pelabuhan Patumbukan yang tidak hanya menjadi jembatan antar pulau di Kepulauan Selayar, namun juga melayani dermaga-dermaga besar yang ada di sekitar. Seperti di Labuan Bajo, Bali dan sebagainya, sehingga akses pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Pelabuhan Patumbukan perlu perhatian serius, perbaikan pada beberapa bagian perlu dilakukan. Termasuk infrastruktur jalan dan terminal.

Sehingga dengan memperbaiki seluruh fasilitas yang ada, juga memberikan kenyamanan bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Selayar ini.*