Puslitbang Universitas Hasanuddin dorong promosi perdamaian

Makassar (ANTARA) - Rektor Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, mengatakan, kehadiran Puslitbang Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi alias CPCD mendorong produktivitas dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan memperkuat demokrasi, baik di Indonesia maupun dunia.

Pulubuhu pada acara peluncuran Puslitbang Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi atau Center for Peace, Conflict, and Democracy (CPCD) Universitas Hasanuddin secara virtual di Makassar, Sabtu, hal ini sudah lama digagas.

“Universitas Hasanuddin memiliki banyak riset, baik oleh dosen maupun mahasiswa tentang konflik dan demokrasi. Kita melakukan pendampingan di wilayah konflik, seperti di Poso," ujarnya.

"Yang terpenting, kita memiliki figur nasional dan dunia, Bapak Jusuf Kalla. Beliau berperan pada upaya mengatasi konflik di berbagai tempat. Kehadiran CPCD ini merupakan langkah menyatukan sumber daya dan potensi tersebut,” katanya.

Puslitbang Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi merupakan Puslitbang ke-12 di bawah LPPM Unhas dan dilengkapi dengan tiga divisi.

Pertama Divisi Penelitian dan Pembangunan, untuk aktivitas riset dan publikasi, dan membangun kemitraan dengan pusat unggulan lain, baik di dalam maupun luar negeri.

Kedua, Divisi Pelatihan dan Pendidikan, untuk pelatihan dan pendidikan publik, mempersiapkan para peace bulder dan peace maker, terutama generasi muda, melahirkan negosiator-negosiator ulung, dan menjadi konsultan politik dan demokrasi.

Dan terakhir Divisi Tata Kelola Data Resiko, untuk menyiapkan data konflik guna mengantisipasi konflik, melakukan pemetaan karakter konflik setiap daerah di Indonesia, sehingga setiap wilayah mempunyai rekam data konflik.

“Jika memperoleh persetujuan Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat, ke depan CPCD akan membuka program pendidikan reguler dalam bidang perdamaian, konflik, dan demokrasi,” katanya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menyampaikan, kehadiran Puslitbang Perdamaian, Konflik, dan Demokrasi ini bermakna penting bagi pemerintah daerah.

Segala kebijakan pemerintah harus membawa manfaat bagi masyarakat, sehingga harus ada riset dan landasan ilmiah yang mendukung agar kebijakan dapat terukur.

"Pusat studi ini sangat strategis dalam membuat kebijakan dan kajian-kajian dan memberikan solusi konflik. Dan meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di Sulawesi Selatan," sebutnya.

Pengalaman sebagai bangsa sudah cukup dengan berbagai konflik yang telah memberikan pelajaran penting. Pendekatan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan.

Konflik juga jangan sekali-kali direspon dengan lambat atau salah dalam mengambil keputusan. "Kami di Sulawesi Selatan menjadikan dialog sebagai tradisi dijalin dalam bentuk komunikasi, formal dan informal, bagi seluruh pemangku kepentingan. Mencari tahu akar konflik adalah kunci utama menyelesaikan konflik," ujarnya.