Kominfo harap kontrak penyediaan BTS 4G Papua diteken bulan depan

PR besarnya bagaimana desa yang belum punya jaringan bisa juga memiliki kesempatan untuk menikmati layanan internet

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berharap bisa segera menandatangani kontrak penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk wilayah Papua pada bulan depan setelah proses lelang selesai.

Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari upaya penyediaan infrastruktur BTS 4G paket 1 dan 2 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, yang dilakukan hari ini oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dengan konsorsium Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data.

"Paket 3, 4 dan 5 saat ini sedang dilakukan pelelangan. Saya berharap di bulan Februari penandatangan kontraknya dapat kita lakukan. Sangat bergantung kepada proses negosiasi dan proses pelelangan yang dilakukan," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam konferensi pers virtual, Jumat.

Menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, Paket 3, 4 dan 5 akan menyusul dikarenakan wilayah Papua memiliki kontur yang berbeda dari paket-paket lainnya.

"Sehingga perlu detail lebih kepada perencanaan jaringannya agar match dengan lokasi-lokasi perkampungan atau desa yang tersebar di Papua, jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi," kata Anang.

Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).

Penyelenggaraan infrastruktur 4G tersebut sesuai dengan tugas BAKTI Kominfo dalam membangun infrastruktur di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) di Indonesia.

Lebih lanjut, penyediaan infrastruktur merupakan lanjutan dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun bersama operator dan jaringan Palapa Ring di 514 kota/kabupaten yang sudah terhubung.

"PR besarnya bagaimana desa yang belum punya jaringan bisa juga memiliki kesempatan untuk menikmati layanan internet," kata Anang.

Saat ini masih ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Anang mengatakan sebanyak 27 persen atau 3.435 desa/kelurahan penyelenggaraan 4G akan dilakukan oleh operator seluler, sementara 73 persen atau 9.113 desa/kelurahan akan dikerjakan oleh BAKTI Kominfo.

"Buat industri ini tentunya tahun 2021 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya pemerintah melakukan intervensi kepada sektor telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh desa sebanyak lebih dari 83.000 hadir konektivitas aksesibilitas digital," ujar Anang.

Tantangan

Menteri Johnny mengatakan alokasi dana yang cukup menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi.

"Saya berterimakasih kepada bapak Presiden yang memiliki komitmen yang begitu kuat untuk mengambil keputusan politik menyediakan pembiayaan atas pembangunan infrastruktur TIK ini. Yang kedua, rekan-rekan DPR RI yang menyetujui alokasi APBN," ujar Menkominfo.

"Ini untuk pertama kalinya di Indonesia intervensi langsung dari APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur digital, khususnya untuk wilayah 3T," dia melanjutkan.

Baca juga: Ini PR besar Kominfo tahun 2021

Tantangan selanjutnya menurut Menteri Johnny adalah secara wilayah, geografi dan topografi, mulai dari lautan, selat, gunung, bukit, ngarai hingga sungai. Namun, Menkominfo meyakini melalui kerja sama dan manajemen tim, koordinasi dan supervisi yang kuat, kendala-kendala teknis dapat diatasi.

Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal, juga sangat diperlukan menurut Menteri Johnny, sebab pembangunan BTS membutuhkan tanah atau lahan, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik.

"Tetapi di samping hambatan itu, ada harapan. Di saat di mana terjadinya COVID-19 kebutuhan akan infrastruktur TIK ini bukan menjadi barang mewah lagi, TIK adalah menjadi kebutuhan dasar, karenanya harapannya tinggi," kata Menkominfo.

"Dengan harapan tinggi ini tentu diharapkan juga kesadaran akan keseluruhan ekosistemnya untuk saling bekerjasama membantu sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan menjaga infrastruktur yang dibangun itu dengan baik," dia menambahkan.