Ekonom minta pemerintah berikan insentif sektor EBT agar berkembang

Insentif diperlukan sebab investasi pembangkit EBT masih tergolong mahal dibandingkan pembangkit batu bara.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov meminta pemerintah memberikan insentif ke sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia agar berkembang.

"Insentif diperlukan sebab investasi pembangkit EBT masih tergolong mahal dibandingkan pembangkit batu bara," ujar Abra Talattov dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, insentif dari pemerintah juga tidak harus berupa fiskal. Insentif non-fiskal seperti konsistensi regulasi juga perlu dimaksimalkan.

Ia mengatakan pemerintah harus mampu memfasilitasi agar suplai EBT bisa terserap pasar di dalam negeri.

"Regulasi itu tidak hanya dari sisi penawaran, tapi juga permintaan. Dengan begitu, EBT jadi menguntungkan dan berkembang," kata Abra.

Saat ini, ia menyampaikan bahwa bauran EBT masih jauh dari target yang ingin dicapai pemerintah pada 2025, yaitu sebesar 23 persen. Pada 2020, baru mencapai 11,51 persen.

Terkait pendanaan perbankan ke sektor EBT, Abra mengatakan, hal itu juga telah diatur POJK 51/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.

Ia menyampaikan POJK ini meminta perbankan meningkatkan portofolio pembiayaan, investasi, atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.

Kendati demikian, Abra mengatakan perbankan juga tetap harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan jenis ini dikarenakan mencakup perkebunan kelapa sawit dengan program B30.

"Meskipun perbankan membiayai perkebunan, perbankan harus memastikan hal tersebut tidak merusak lingkungan yang ada," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memfokuskan empat program prioritas subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) pada 2021 guna mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan program pertama adalah keberlangsungan mandatori B30 dengan mewajibkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Fokus selanjutnya, kata Dadan, adalah co-firing biomassa. Program ini merupakan metode memanfaatkan biomassa sebagai subtitusi atau pengganti batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Program prioritas lainnya adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Dan fokus keempat adalah konversi pembangkit listrik berbasis energi fosil, utamanya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLT EBT yang lebih ramah lingkungan.